286 Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu, Sulsel Tertinggi

Editor : Muh. Idris
Bawaslu.
Bawaslu.

Online24,Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis hasil evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 untuk perbaikan prosedur penyelenggaraan Pemilu 2019. Hasilnya, daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) diduga paling banyak melakukan pelanggaran.

Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, hingga hari ini pihaknya telah menerima 3.133 laporan dan temuan dugaan pelanggaran pada Pilkada Serentak 2018.
Dari jumlah itu, tercatat 1.095 masuk dalam kategori laporan dan 2.038 merupakan temuan yang kemudian ditindaklanjuti Bawaslu.
“Laporan yang diterima (Bawaslu) (berasal) dari masyarakat, pasangan calon maupun pemantau pemilu. Temuan itu hasil pengawasan yang kemudian ditindaklanjuti,” kata Ratna di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat.

Ratna merinci laporan dan temuan itu berupa pelanggaran pidana sebanyak 291, pelanggaran administrasi 853, pelanggaran kode etik 114, pelanggaran hukum lainnya seperti netralitas ASN, TNI-Polri sebanyak 712.

“Dan 619 itu setelah diperiksa masuk kategori bukan pelanggaran. Setelah masuk ada laporan, kami kaji, kami lakukan pemeriksaan lalu kami ambil kesimpulan itu bukan pelanggaran pemilu,” ucapnya.

Dugaan pelanggaran tertinggi, kata Ratna, terjadi pada tahapan kampanye sebanyak 1.333. Hal itu diketahuinya berdasarkan hasil rekapitulasi sejak awal hingga akhir pelaksanaan Pilkada.

Lebih lanjut, Ratna menyebut provinsi yang paling banyak ditemukan masalah berada di Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan Bawaslu, di sana terdapat 220 laporan dan 286 temuan dugaan pelanggaran pemilu.

“Temuan dan laporan tertinggi itu di Sulsel,” ungkap dia.

Sekadar informasi, salah satu kasus menonjol yang terjadi di Sulawesi Selatan ialah kemenangan kotak kosong melawan calon tunggal pada Pilwalkot Kota Makassar.

Dalam perhelatan itu, calon tunggal Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi (Appi-Cicu) hanya meraih 264.245 suara atau 46,77 persen suara sah.

Sedangkan kotak kosong mendapatkan 300.795 suara atau 53,23 persen dari total suara sah sebanyak 565.040 suara. Walhasil, KPU Kota Makassar memutuskan pemungutan suara kembali dilakukan pada 2020 mendatang.