Dihadapan Komisi III DPR RI, Ini Janji Kajati Sulsel Terkait Kasus Jen Tang

Editor : M N Ubay
dav
dav

Online24, Makassar – Anggota DPR RI Komisi III, melalukan Reses di Sulawesi Selatan. Bertempat di Kejati Sulsel. Dalam Reses tersebut, rombongan Komisi III DPR RI yang diketuai oleh Desmond J Mahessa menyoroti kinerja Kejati Sulsel yang hingga saat ini belum mampu menangkap Soedirjo Aliman alias Jentang.

Dalam kesempatan yang sama rombongan komisi III juga mengaku kaget mendengar informasi bahwa salah satu anak Jentang yang telah tiga kali mangkir dari panggilan penyidik tiba-tiba teryata berfoto bersama Joko Widodo.

Untuk itu, komisi 3 DPR RI meminta Kajati Sulsel, Tarmizi untuk segera menyelesaikan kasus tersebut.

“Saya sangat kaget sekali. Dengan segala hormat tolong ditindak lanjuti. Karena jangan sampai dengan ini kita bisa dipermalukan,” ungkap Desmond dihadapan awak media, Senin(30/7/2018).

Menaggapi permintaan dari Komisi 3, Tarmizi mengakatakan pihaknya akan segera memindkalanjiti dan berjanji akan segera membawa kasus tersebut ke pengadilan.

” Anggota kita memiliki semangat dan kemauan, tentu banyak strategi yang akan kita lakukan. Untuk penyidikan, pastinya juga akan kita evaluasi dan yakinlh kasus ini akan berakhir di Pengadilan sepanjang saya menjadi Kajati di sini ,” tegasnya dihadapan komisi III.

Sekedar diketahui, Jentang merupakan salah satu tersangka kasus dugaan penyewaan lahan negara di kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Ia diduga terlibat dalam proses penyewaan lahan negara yang digarap atas nama dua karyawannya yakni Rusdin dan Jayanti.

Jentang bertolak ke Singapura untuk berobat beberapa hari setelah ditetapkan sebagai tersangka. Namun kini keberadaannya tidak diketahui. Bahkan pengacara dan keluarga Jentang mengaku tidak tau persis dimana tepatnya Jentang berada.

Sekedar diketahui, kasus ini berawal dari kesepakatan penyewaan lahan negara yang digarap Rusdin dan Jayanti kepada PT PP untuk digunakan sebagai jalan masuk proyek Makassar New Port (MNP). Lahan tersebut disewa PT PP dari Rusdin dan Jayanti sebesar Rp 500 juta per tahun. Pada tahun kedua PT PP merasa hal tersebut tidak benar dan melaporkannya kepada Kejati Sulsel.