Tak Laporkan Penyalahgunaan Narkoba Bisa Dihukum Penjara, Kok Bisa ?

Reporter :
Editor : Muh. Idris

Online24, Makassar – Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel, Kombes Pol Hermawan mengimbau kepada masyarakat agar melaporkan bila mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sebab jika tidak, mereka bisa dihukum penjara selama 6 bulan.

Menurutnya, aturan itu terdapat dalam pasal 131 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam pasal itu, dijelaskan setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindakan pidana penyalahgunaan narkoba bisa diberikan sanksi.

“Jadi ada kewajiban bagi masyarakat untuk melaporkan kejadian tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Kalau misalnya penegak hukum yang mengetahui duluan dan menangkap maka sebenarnya masyarakat tersebut bisa kena sanksi,” kata Hermawan kepada wartawan saat ditemui di kantor BNNP Sulsel, Kamis (2/8/2018).

Meski begitu, lanjut Hermawan, sejauh ini aturan tersebut belum dapat diterapkan secara maksimal. Pasalnya, masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan tersebut.

“Pertimbangannya karena masyarakat banyak yang belum tahu tentang itu, meskipun sosialisasi sudah lama dilakukan, tapi sesuai pasal 131 itu mereka yang tidak melaporkan kejadian penyalahgunaan narkoba sesuai pasal 112 113 114 akan diberikan sanksi 6 bulan penjara,” terangnya.

Sementara Kepala BNNP Sulsel, Brigjen Pol Mardi Rukmianto mengungkapkan kasus penyalahgunaan narkoba di Sulsel mengalami peningkatan. Dari hasil survei secara nasional penyalahgunaan narkoba di 34 provinsi, saat ini Sulsel berada di peringkat enam dengan angka prevalensi 1.27 persen atau sebanyak 133.509 orang.

Ia mengatakan masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di tiga daerah darurat narkoba yakni Kota Pare-Pare, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Sidrap agar berani melaporkan ke aparat penegak hukum jika mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba di tengah-tengah masyarakat. Olehnya, itu ia pun berjanji lebih serius memberantas penyalahgunaan narkoba dan segera menghapus status darurat narkoba di tiga daerah tersebut.

“Iya pasti nanti kita tindak bersama-sama dengan Polda untuk menghapus status darurat itu, tunggu saja tanggal mainnya, jika memang patut kita lakukan yah kita tindak tegas,” tandasnya.