Dukungan Djuli Mambayya Kepada Jokowi Dipersoalkan

Editor : Aris Munandar

Online24, Makassar – Dukungan Djuli Mambayya untuk memenangkan Joko Widodo pada Pilpres 2019 secara terang-terangan dipersoalkan. Penyebabnya, Djuli sebagai ASN Kadis Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rumah (PUPR) Provinsi Papua sesuai aturan tak boleh terlibat politik praktis.

Dukungan secara terang-terangan itu terlihat dari sebuah video. Isinya DJM akronim namanya tampak memimpin puluhan pegawai non-PNS di lingkup Dinas PUPR Papua mendukung Jokowi melalui yel-yel.

“Jadi kalau saya bilang doakan Jokowi menang kalian bilang semangat-semangat baru angkat jari dan bilang yes. Itu dua kali nanti yah,” kata DJM dalam video berdurasi 1 menit 8 detik.

Tidak hanya itu, DJM juga menggagas Relawan Doakan Jokowi Menang (DJM) 2 Periode di Tana Toraja dan Toraja Utara. Relawan ini muaranya juga menyuarakan dukungan agar Jokowi memimpin Indonesia dua periode.

Juru Bicara Gerindra Sulsel, Sawaluddin Arief menyayangkan hal ini dilakukan DJM. Kata dia, sudah jelas ASN dilarang berpolitik praktis sebagaimana tertuang dalam aturan yanga ada.

Sebagaimana diketahui, peraturan mengenai pegawai tidak boleh berpolitik praktis diatur dalam Surat Menpan-RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

“Berpolitik praktis itu dilarang bagi ASN. Itu tidak etis dan bermoral. Tidak memahami Undang Undang ASN. Kalau benar dia melakukan itu, berarti dia tidak memahami arwah ASN,” kata Sawaluddin Arief saat dikonfirmasi, Jumat (3/8/2018).

Dirinya pun meminta Bawaslu segera menyelidiki pelanggaran tersebut. “ASN kan digaji oleh rakyat, negara. Itu mestinya diproses secara hukum. Bawaslu harus bertindak,” tegasnya.