Penyelenggara Deklarasi #2019GantiPresiden Klaim Telah Serahkan Surat Izin Kegiatan ke Kepolisian

Reporter :
Editor : M N Ubay

Online24, Makassar– Sekompok massa bakal menyelenggarakan deklarasi #2019GantiPresiden di Kota Makassar. Rencananya acara itu digelar di Monumen Mandala, Jalan Jendral Sudirman, Kota Makassar, Minggu (12/8/2018) mendatang.

Kegiatan ini pun menuai pro dan kontra. Terlebih lagi Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani sempat menyatakan bakal membubarkan kegiatan itu jika tak mendapatkan izin dari aparat kepolisian selaku pihak keamanan.

Namun berdasarkan informasi yang diterima Online24jam.com, panitia penyelenggara Deklarasi #2019GantiPresiden telah menyerahkan surat pemberitahuan pelaksanaan acara ke Polrestabes Makassar, Rabu (8/8/2018).

Surat itu diserahkan oleh ketua panitia Ustad Mukhtar Daeng Lau dan diterima Kepala Satuan Intelkam Polrestabes Makassar, AKBP Muhammad Akbar, di Polrestabes, Jalan Jenderal Ahmad Yani siang tadi.

“Alhamdulillah, surat pemberitahuan kami telah diterima, dan, insya Allah, deklarasi akan kami gelar,” ujar Ustad Mukhtar seusai pertemuan.

Kendati demikian, ketua Forum Ummat Islam Bersatu (FUIB) Sulawesi Selatan, itu menyebut masih ada beberapa hal sebagai bagian dari persyaratan yang harus diselesaikan panitia sebelum pelaksanaan deklarasi itu.

“Insya Allah, panitia akan mengupayakannya dan segera berkoordinasi dengan pihak terkait,” terang Ustad Mukhtar.

Selain itu, dia menegaskan bahwa Deklarasi 2019 Presiden di Makassar murni inisiatif dan terselenggara atas partisipasi kelompok aktivis Islam di Kota Makassar. Sama sekali bukan pesanan atau pun disponsori tokoh dari kalangan partai politik tertentu.

“Sehingga kami pastikan bahwa dalam acara nanti tidak ada yang berbau partai politik. Kalau pun ada orang partai yang mau ikut, silakan, tetapi kami meminta agar jangan membawa atribut partai. Panitia akan berusaha mewaspadai ini,” tegas Ustad Mukhtar.

Dikonfirmasi terpisah Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Irwan Anwar yang dimintai keterangan soal perizinan hanya menjawab diplomatis. Dia mengatakan menyampaikan pendapat diatur dalam undang undang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat diatur dalam UU tapi ada syarat-sayaratnya, antara lain, dilaksanakan diluar waktu libur misal hari nasional, minggu dan lain-lain serta harus ada ijin dari pemilik lokasi,” tandasnya.