Ketua Umum Jadi Tim Sukses Capres, Pendiri IJTI Protes

Editor : Asri Muhammad

Online24, Makassar – Tercantumnya nama Ketua Umum IJTI Pusat, Yadi Hendriana, dalam susunan tim kampanye calon presiden dan wakil presiden Jokowi – Ma’ruf Amin, membuat Haris Jauhari selaku pendiri organisasi wartawan televisi tersebut kecewa.

Dalam suratnya yang ditujukan ke Dewan Pers, Haris meminta untuk penghentian kerjasama antara Dewan Pers dengan IJTI Pusat.

“Hal itu (Yadi sebagai direktur tim kampanye) bertentangan dan melanggar prinsip dasar IJTI sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), Kode Etik Jurnalistik IJTI, maupun Kode Etik Jurnalistik Indonesia Dewan Pers,” tulis Haris.

“Khusus mengenai hubungan Dewan Pers dengan IJTI, guna menjaga martabat Dewan Pers, menegakkan Kode Etik Jurnalistik Indonesia Dewan Pers, dan menjamin terjaganya kerjasama yang bebas dari kepentingan politik dan penyalahgunaan keuangan serta kewenangan dalam organisasi jurnalis, maka saya meminta Dewan Pers menghentikan seluruh kerjasama yang sedang dan akan berjalan dengan Pengurus Pusat IJTI dan memeriksa semua bentuk kerjasama yang telah berjalan dalam enam (6) bulan terakhir, kecuali penggunaan ruang sekretariat IJTI di Gedung Dewan Pers,” tegasnya.

Sebelumnya, Dewan Pers telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 02/SE-DP/II/2014 tentang Independensi Wartawan dan Pemuatan Iklan Politik di Media Massa dan Seruan Dewan Pers Nomor 01/Seruan-DP/X/2015 tentang Posisi Media dan Imparsialitas Wartawan dalam Pilkada 2015.

Dalam surat edaran tersebut, Dewan Pers mengimbau wartawan yang maju ke pilkada, pileg, ataupun menjadi tim sukses segera nonaktif sebagai wartawan dan mengundurkan diri secara permanen.

Sedangkan dalam Surat Edaran No 01/SE-DP/I/2018 tentang Posisi Media dan Imparsialitas Wartawan dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Dewan Pers kembali menegaskan peran pers dalam rangka menjamin kemerdekaan pers dan untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi yang berkualitas dan adil, antara lain:

1. Pers nasional melaksanakan peranannya memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui (Pasal 6 Butir a, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers)

2. Pers nasional melaksanakan peranannya mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar (Pasar 6 Butir c UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers)

3. Pers nasional melaksanakan peranannya melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum (Pasar 6 Butir d UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers)

4. Pers nasional melaksanakan peranannya memperjuangkan keadilan dan kebenaran (Pasal 6 Butir e UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers)