Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani Angkat Bicara Terkait Korupsi Massal di Malang

Editor : Muh. Idris
Ilustrasi (foto:kedaipena.com)
Ilustrasi (foto:kedaipena.com)

Online24, Jakarta – Menanggapi keempat anggotanya yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK dari 41 anggota DPRD Kota Malang.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut hal itu di luar kendali partai politiknya.

“Saya kira problemnya adalah tindakan di luar kendali parpol,” ujar Muzani, Jumat (7/9/2018).

Ia menjelaskan, bahwa partai tidak bisa mengawasi kadernya yang menjadi anggota DPRD selama 24 jam.

“Norma hukum sudah kami berikan. Karena itu tidak ada jalan lain. Kami ambil tindakan secara tegas pada kader yang melampaui batas,” tutur Muzani.

Dikatakan bahwa DPP Gerindra juga telah berkoordinasi dengan DPC Malang terkait persoalan itu. Mengingat, para anggota DPRD yang terjerat kasus suap dan gratifikasi.

Lebihlanjut dikatakan partainya mengambil hikmah dari kasus korupsi massal tersebut. Penataan secara lebih serius terhadap para kader dilakukan.

Sebagaimana diketahui KPK telah menetapkan 41 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka suap dan gratifikasi pembahasan APBD-perubahan tahun 2015. Sebesar Rp 5,8 miliar.

Dari 41 anggota DPRD tersebut, empat di antaranya merupakan kader Partai Gerindra. Yakni Salamet, Suparno Hariwibowo, Een Ambarsari, dan Teguh Puji Wahyono.

Plt Walikota Malang juga telah melakukan pertemuan dengan pimpinan parpol di Malang. Berdasarkan pertemuan itu, para pimpinan parpol sepakat untuk segera melakukan pergantian antar waktu (PAW) kepada kadernya yang menjadi tersangka.