Menteri ATR/BPN RI Sebut Mafia Tanah Marak Terdengar Tapi Tak Bisa Dibuktikan

Reporter :
Editor : Asri Muhammad
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Sofyan A. Djalil.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Sofyan A. Djalil.

Online24, Makassar – Mafia tanah kerap menjadi permasalahan bagi sejumlah warga. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Sofyan A. Djalil mengungkapkan mafia tanah marak terjadi di Indonesia.

Meski demikian, istilah tersebut masih sulit dibuktikan untuk menjadi sebuah kasus.

Hal itu ia sampaikan membuka acara Rembuk Nasional Pertanahan, Revitalisasi Hukum Pertanahan Indonesia yang dilaksanakan oleh Institut Sembilan di Claro Hotel Makassar, Jalan AP Pettarani, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar Rabu (12/9/2018).

“Mafia tanah memang ada kedengaran tapi kita tidak bisa buktikan sampai kemudian menjadi kasus,” kata Sofyan kepada awak media.

Menurutnya, Kementerian ATR/BPN sementara menargetkan percepatan penerbitan sertifikat tanah untuk masyarakat Republik Indonesia. Menurutnya pembebasan lahan untuk kepentingan umum tidak akan menjadi masalah lagi, apabila seluruh tanah didaftarkan, hal itu akan mengurangi konflik yang sangat minim.

“Jadi kita mengupayakan untuk mencegah konflik dimasa akan datang. Kasus yang sekarang kita akan selesaikan, tercatat sebanyak 8000 kasus di seluruh Indonesia, masalah sengketa itu telah menjadi perhatian publik,” kata dia.

Ia juga mengungkapkan akan membahas intens terkait Rancangan Undang-Undang Agraria di DPR-RI. Mengingat UU yang berjalan hingga saat ini sudah terbilang tua.

“Kita harapkan masalah tanah terselesaikan secara sistemik. UU agraria sudah terlalu tua, makanya kita telah bawa RUU ke DPR untuk disegarkan mengikuti perkembangan-perkembangan masyarakat. Jadi UU pertanahan harus selesai,” ujarnya.