Polisi Ungkap Pengiriman Emas Ilegal Timika ke Makassar Usai 2 Tahun Beroperasi

Reporter :
Editor : Aris Munandar

Online24, Makassar– Aparat kepolisian berhasil membongkar aktivitas tambang emas ilegal di Timika, Papua. Pengungkapan ini berhasil diamankan tiga tersangka masing-masing D,49 tahun, JFK, 50 tahun, serta A, 45 tahun.

Kepada polisi, salah seorang tersangka yakni D mengaku telah menjalankan aktivitas pengiriman emas batangan dari Timika ke Kota Makassar selama dua tahun belakangan ini. Dalam satu bulan setidaknya terjadi dua sampai tiga kali pengangkutan dengan rata-rata berat mencapai hingga 10 kilogram emas batang.

“Baru dua tahun belakangan ini pak,” kata D saat dimintai keterangan oleh awak media dalam konfrensi pers di Mapolda Sulsel, Kamis (13/9/2018).

Sementara modus operandi yang dilakukan pelaku dengan cara membeli emas dari pendulang emas ilegal di wilayah konsensi PT. Freeport. Emas yang dikumpul kemudian lebur dan dicetak dalam bentuk batangan dengan berat antara 800 gram hingga 1000 gram.

Kasus ini terkuak setelah anggota Dittipiter Bareskrim Polri membekuk tersangka berinisial D, 49 tahun, di Terminal Kedatangan Bandara Internasional Nasional Hasanuddin pada hari Kamis (25/5/2018) lalu. Dari tangan tersangka disita barang bukti berupa 15 batang emas lantakan 24 karat dengan berat sekitar 16.7 kilogram.

Sehari berikutnya, polisi melakukan pengembangan ke Toko Emas Bogor di Jalan Somba Opu Makassar untuk menangkap JFK, 50 tahun. Barang bukti yang disita polisi berupa 18 batang emas besar dan kecil 24 karat dengan berat sekitar 16 kilogram.

Kasubdit V Dittipiter Bareskrim Polri, Kombes Pol S. Putut Wicaksono, mengatakan aktivitas para tersangka yang saling bekerja sama dalam tambang ilegal dapat merugikan negara. Sebab, bagi perusahaan yang memiliki IUP dari Kementrian ESDM sesuai dengan PP nomor 9 tahun 2012 seharusnya pemerintah mendapatkan pemasukan negara sebesar 3.75 persen untuk harga per kilo emas.

“Mereka saling bekerja sama dalam hasil tambang ilegal dari Timika. Hal ini merugikan negara karena setiap pengolah atau penampung emas harus mempunyai izin usaha pertambangan khusus penjualan dari Kementrian ESDM,” kata dia.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 161 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman kurungan penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp10 milliar.