Berkas Perkara Kasus Tambang Emas Ilegal Dilampahkan ke Kejari Makassar

Reporter :
Editor : Muh. Idris

Online24, Makassar – Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri bakal melimpahkan berkas perkara dua tersangka kasus tambang emas ilegal ke Kejaksaan Negeri Makassar. Mereka adalah D, 49 tahun, dan JFK, 50 tahun yang diamankan pada akhir Mei 2018 lalu.

Pelimpahan segera dilakukan lantaran berkas perkaranya memang telah dirampungkan oleh penyidik Dittipiter Bareskrim Polri terlebih dahulu hingga dirilis dalam konfrensi pers di Mapolda Sulsel, Kamis (13/9/2018).

“Hari ini langsung kita limpahkan ke Kejaksaan Negeri Makassar,” kata Kasubdit V Dittipiter Bareskrim Polri, Kombes Pol S. Putut Wicaksono

Menurut perwira polisi berpangkat tiga bunga itu, pelimpahan berkas perkara dilakukan di Kejari Makassar lantaran pada tersangka ditangkap di wilayah Kota Makassar. Meskipun proses penyidikannya dilakukan di Bareskrim Polri.

Sementara itu Kasubdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kompol Trihanto Nugroho mengatakan untuk berkas perkara satu tersangka lainnya yakni A, 45 tahun, masih dalam proses perampungan sebelum dilimpahkan kembali ke Kejaksaan.

“Sementara kami memenuhi petunjuk dari Jaksa setelah P19, nanti akan kita limpahkan kembali,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Sindikat penambang emas ilegal di wilayah Timika, Papua berhasil diungkap Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan. Dari pengungkapan itu, polisi menangkap tiga orang tersangka.

Para tersangka diduga melakukan tindak pidana dengan menampung, memanfaatkan, melakukan pengelohan dan pemurnian, penjualan mineral dan batu bara berupa emas yang bukan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dimana UIP merupakan izin resmi bagi perusahaan untuk beroperasi di Indonesia.

Dalam kasus ini, mereka dijerat pasal Mereka dijerat pasal 161 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman kurungan penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp10 milliar.