Khawatir Sengketa Lahan Berujung Keos, Warga Mariso Minta Dimediasi dengan PT GMTD

Editor : Aris Munandar
Kordinator Gerakan Masyarakat Mariso, Irvan.
Kordinator Gerakan Masyarakat Mariso, Irvan.

Online24, Makassar – Sengketa lahan kembali terjadi di wilayah PT. Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk. Kali ini giliran Warga Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar khususnya yang berdomisili di Jalan Nuri Lorong 300 RW 6 RT 7 yang terancam digusur.

Sebanyak 40 kepala keluarga yang mengantongi 14 Sertifikat Hak Milik yang diperoleh dari Program Nasional (Pronas) dengan luas 4500 meter persegi terancam digusur PT. GMTD Tbk. Hal itu setelah pihak PT GMTD Tbk. memenangkan gugatan di tingkat PTUN Makassar yang mewajibkan Kepala Kantor BPN Kota Makassar untuk mencabut Sertifikat Hak Milik itu.

Salah satu dasar dan alasan gugatan PT. GMTD, Tbk melakukan gugatan adalah pada tanggal 23 Agustus 1995, penggugat melakukan pembebasan atas sebidang tanah seluas 22.605,7 meter persegi.

Wargu pun meminta Pemerintah Kota Makassar dan DPRD Makassar memediasi mereka atas sengketa lahan ini. “Kalau gugatan ini dimenangkan sampai ke MA, kami menduga pihak PT. GMTD akan mengambil alih lahan warga,” kata Kordinator Gerakan Masyarakat Mariso, Irvan saat jumpa pers di bilangan, Jalan Cendrawasih, Minggu (16/9/2018).

Ia mengatakan warga khawatir keos kembali terulang jika penggusuran dilakukan seperti pada tahun 2012 silam. Kala itu, 61 motor milik preman dibakar massa akibat sengketa lahan di wilayah PT. GMTD Tbk. Sebaliknya, dua rumah warga Mariso dibakar preman.

“Warga resah dan was-was. Karena jika kembali terjadi, akan timbul perlawanan warga yang membuat kondisi Makassar tidak kondusif lagi,” ucapnya.

Sebelumnya, warga Mariso telah menggelar aksi dua kali sebagai tindak lanjut atas gugatan PT GMTD Tbk. Aksi pertama digelar di pada 29 Agustus di DPRD Makassar dan pada 31 Agustus di depan Kantor PTUN Makassar.

Pihaknya juga mempertanyakan soal lokasi yang digugat PT GMTD Tbk. “Yang saya heran, yang digugat di Kelurahan Mariso, tapi tertera di pengadilan di Kelurahan Mattoanging. Kami ingin melihat bagaimana BPN yang mengeluarkan sertifikat ini,” ucapnya.

Irvan mengaku sudah menyurat ke DPRD Makassar agar dipertemukan dengan pihak PT. GMTD Tbk. Namun sampai saat ini belum juga ada tanggapan. “Kalau tidak ditanggapi kami akan demo lagi agar ini jadi perhatian dan diselesaikan dengan baik-baik,” tandasnya.