Kejati Gandeng Pakar Hukum untuk Perkuat alat Bukti Kasus Underpass

Editor : M N Ubay
Sejumlah pengendara  roda dua dan roda empat melintasi Underpass Mandai usai diresmikan, Minggu (18/6/2017).
Sejumlah pengendara roda dua dan roda empat melintasi Underpass Mandai usai diresmikan, Minggu (18/6/2017).

Online24, Makassar – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, semakin mendalami kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Underpass simpang lima bandara. Kali ini, Kejati menggandeng pakar hukum agraria guna memperkuat alat bukti penyidikan kasus tersebut.

Meski dalam kasus ini Kejati telah mengantongi beberapa alat bukti, namun hingga saat ini belum ada satupun tersangka yang ditetapkan.

“Penyidik masih sementara akan menggandeng ahli hukum. Untuk memperkuat bukti bukti yang ada,” ujar Kasipenkum Salahuddin, Selasa (23/10/2018).

“Dari pendapat ahli itu nantinya akan diketahui, apakah kasus itu arahnya ke tindak pidana korupsi atau arahnya ke perdata,” pungkasnya.

Diketahui proyek pembebasan lahan tersebut, dibayarkan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari Kementrian Pekerjaan Umum. Melalui Balai Jalan Metropolitan Makassar (BJMM), sebesar Rp10 miliar.

Dimana sebelamnya BJMM meminta kepada pihak Pemkot Makassar, untuk menyediakan lahan, untuk digunakan proyek pembangunan jalan underpasssimpang lima. Selain itu, pihak Pemkot Makassar diminta untuk melakukan inventarisasi lahan yang akan dibebaskan, dengan membuat daftar nominatif.

Atas dasar itulah yang digunakan untuk melakukan pembayaran lahan yang akan dibebaskan. Namun, berdasarkan data dan fakta yang ditemukan penyidik menyebutkan, bila dalam pembayaran ganti rugi terdapat adanya dugaan salah bayar, yang nilainya ditaksir mencapai hingga Rp3 miliar.