LBH Amar Keadilan Gelar Diskusi Bahas HTI, Akademisi: Perjuangan HTI Bertentangan Dengan Ideologi Pancasila

Editor : Aris Munandar
Diskusi Publik yang digelar oleh LBH AMAR Keadilan
Diskusi Publik yang digelar oleh LBH AMAR Keadilan

Online24, Makassar – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Amar Keadilan Makassar menggelar diskusi publik dengan tema “Merawat Konsensus Tokoh Pendiri Bangsa dengan Menjaga NKRI dari Kebangkitan HTI” di Grand Claro Hotel, Makassar, Rabu (31/10/2018).

Pada diskusi tersebut, Sekretaris NU Sulsel, Prof Arfin Hamid mengatakan bahwa diskusi tersebut sangatlah penting untuk membuka wawasan terkait islam dan Ideologi Pancasila.

Terkait pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Arifin mengakui memang bertentangan dengan ideologi bangsa yakni ideologi pancasila.

“Indonesia berideologi pancasila, jelas sangat bertentangan. Makanya negara harus tegas. Kalau dibiarkan apa yang terjadi di negeri ini,” ungkap Pakar Hukum Islam Unhas itu.

Arifin menghimbau agar HTI bisa memahami konteks ideologi pancasila dan menjadi warga negara Indonesia yang baik dengan memperjuangkan islam secara kontitusioanal dalam konteks negara Republik Indonesia.

“Islam bisa diperjuangkan secara konstitusioanal, ada undang-undang zakat, ada wakaf, ada undang-undang haji dan lainnya,” sambung Arifin.

Sementara itu, Akademisi Unhas, Aswar Hasan mengungkapkan, bahwa komitmen pendiri bangsa Indonesia adalah Ideologi Pancasila.

“Pancasila merupakan pengorbanan terbesar bangsa. Umat islam merupakan umat pertama yang memberikan pengorbanannya dan pengorbanan itu harus dirawat,” ungkapnya.

“Makanya berhentilah mencurigai aktivis islam, karena dia yang mencetus NKRI sekarang ini. Contohnya Mohammad Natsir,” ungkap dosen Fisip Unhas itu.

Terkait HTI, Aswar mengatakan bahwa HTI sebagai anak bangsa dan bisa didiskusikan lebih lanjut karena Indonesia negara konstitusi.

“Ideologi bernegara adalah pancasila. Intinya HTI harus bisa menghormati hal itu,” jelasnya.

Turut hadir sebagai pembicara mantan Rektor UMI, Prof Nasir Hamzah, dan Dekan FKIP UIM, Arfah Sidik serta diikuti oleh advokat, HMI, PMII, IMM, FPI, PPI, Semmi Sulsel, Sapma PP.