DPRD Makassar akan Rasionalisasi Anggaran Makan dan Minum

Editor : Noor Rahma

Online24, Makassar – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar fokus merasionalisasi lima item anggaran dalam pembahasan RAPBD Pokok 2019. Hal ini berdasarkan rekomendasi badan anggaran (banggar).

Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Abdi Asmara menjelaskan, kelima item anggaran ini dianggap cukup penting. Pasalnya kelimanya merupakan kebutuhan paling mendasar pada masing-masing OPD.

“Banggar itu ada kesepakatan, ada 5 hal yang mau kita rasionalkan. Pertama terkait ATK, komputer, SPPD, sosialisasi, makan dan minum. Itulah menjadi kesepakatan di Banggar sehingga semua teman-teman di komisi lain juga akan mengacu seperti itu,” jelasnya saat Rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menanggapi hal tersebut, Zainal Beta sepakat agar banggar membahas lebih fokus kepada lima item anggaran tersebut.

“Lima item ini nanti yang akan dipertajam di komisi apakah dia bisa ditambah atau dikurangi. Seluruh peserta yang ada dikomisi lebih bagus kalau dia mengacu kesitu. Revisimi ini 5. Lebih baik kita mengacu kesini agar kita tidak keluar lagi,” katanya.

Berbeda, anggota komisi A, Busranuddin Baso Tika justeru merasa bahwa pihaknya tidak terlalu memikirkan kelima item anggaran tersebut. Apalagi, kalau kelimanya memiliki manfaat untuk masyarakat.

“Kalau saya tidak masalah, selama berguna untuk masyarakat dan sesuai aturan yang ada. Kalau misalnya makan dan minum itu harus kita loloskan karena ada manfaatnya ya kenapa tidak,” tuturnya.

Namun, ketika harus dirasionalisasikan OPD terkait diharapkan untuk tidak asal merasionisasikan saja. Tapi harus menjelaskan indikator dasar dari penggunaan anggaran tersebut.

“Bukan hanya asal dirasionalkan saja, dasar indikatornya apa? Saya akan pertanggungjawabkan dibanggar kalau memang hemat kami itu sesuai aturan yang ada,” tukasnya.

Salah satu OPD yang anggarannya dirasionalisasikan dalam RAPBD kali ini, yakni Inspektorat Kota Makassar. Anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) Inspektorat Makassar dirasionalisasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2019.

Pada RAPBD Pokok 2019, Inspektorat Kota Makassar mengajukan anggaran ATK sebesar Rp 240 Juta lebih, sementara pada APBD Pokok 2019 diturunkan Rp 181 Juta lebih. Sehingga, anggaran ATK Inspektorat Kota Makassar berkurang hingga Rp 58 Juta lebih.

“ATK dari Rp 240 Juta ditahun 2019 kita turunkan menjadi Rp 181 juta. Kita kurang Rp 58 juta juta kurangi,” bebernya