Rangkap Jabatan, Bawaslu Sulsel Diminta Periksa JK Tondok

Editor : Muhammad Tohir

Online24, Makassar – Serikat Pemuda Toraja (SPT) meminta Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan memeriksa Joni Kornelius Tondok terkait dugaan pelanggaran Pemilu Legislatif.

Ketua SPT, Gresky Duapadang mengatakan JK Tondok melanggar Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 terkait rangkap jabatan sebagai perangkat desa sekaligus anggota legislatif.

“Pelanggaran yang dilakukan oleh Joni Kornelius Tondok adalah pelanggaran terhadap Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 64 tentang larangan bagi perangkat desa menjadi anggota DPRD dan menjadi pengurus partai politik,” kata Gresky dalam suratnya yang ditujukan kepada Bawaslu Sulsel, Sabtu (24/11/2018).

Ia menjelaskan, JK Tondok saat ini adalah anggota DPRD Toraja Utara sekaligus adalah caleg dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dapil IV Kabupaten Toraja Utara.

Di wilayah Kabupaten Toraja Utara penamaan desa adalah Lembang. Dimana kata dia, JK Tondok adalah ketua Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) di Lembang Pata’Padang, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara sejak tahun 2013-2019.

Atas temuan itu, pihaknya meminta Bawaslu Sulsel segera melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan JK Tondok.

“Kalau surat kami ini tidak diproses dalam waktu satu minggu sejak surat kami ini diterima, maka kami akan turun kejalan untuk menyuarakan pelanggaran tersebut,” tandasnya.