Gandeng KPK Tangani Pengelolaan Aset Pemprov, Ini Pesan Wagub Sulsel

Editor : Asri Muhammad

Online24, Makassar – Banyaknya aset yang dikelola yang dikelola secara amburadul dan dikuasai pihak ketiga, membuat Pemerintah Provinsi Sulsel mengandeng Komisi Pengawasan Korupsi (KPK) untuk mengawasinya.

Koordinator Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah Sulawesi Deputi Pencegahan KPK, Tri Gamareva, mengungkapkan, pencatatan administrasi dan fisik seringkali diabaikan saat penyerahan aset di Sulsel. Ia mencontohkan, saat memberikan kendaraan, seringkali tidak diurus lagi bukti kepemilikan sahnya, karena berbekal plat merah.

“Alasannya, kalau ada masalah, kendaraan plat merah itu masih bisa dimaafkan,” kata Tri, saat Rapat Koordinasi Penertiban Aset Daerah Pemprov Sulsel 2018, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Selasa (11/12).

Contoh lain, kata Tri, pada aset tidak bergerak, administrasi berupa kwitansi pembayaran pemilik lahan tidak dikumpulkan, sertifikasi tidak diurus, dan lahan dibiarkan tanpa pagar pembatas.

“Seiring waktu, aset tidak bergerak dibiarkan begitu saja,” ujarnya.

Menurut Tri, harus ada kerjasama internal dan eksternal, untuk memberi informasi jika tanah tersebut milik pemerintah daerah. Selama ini, tidak ada tanda pengaman, sehingga sejumlah oknum memainkan tanah tersebut.

“Nanti digugat baru pemerintah daerah mencari dokumennya. Itu terjadi di semua istansi pemerintahan, baik BUMD dan BUMN juga. Sehingga, kami melakukan pendampingan untuk melakukan penertiban,” terangnya.

KPK sudah meminta pemerintah daerah untuk mendata aset seluruhnya. Tri mengakui, proses inventarisasi itu memakan waktu sangat panjang dan sulit.

“Mudah-mudahan data itu bisa kami peroleh hari ini. Bahwa penguasaan aset tidak pada tempatnya. Banyak pejabat atau ASN yang menguasai aset lebih dari satu. Kalau itu terjadi, kita lihat aturannya,” lanjutnya.

KPK juga menemukan, penggunaan aset yang tidak semestinya. Ada pejabat tidak menggunakan rumah dinasnya sesuai peruntukannya, sehingga tim harus turun ke lokasi dan dilakukan penarikan. Soal sertifikasi tanah, KPK juga meminta sebagai alas hak.

“Aset bermasalah masuk ranah hukum, dan akan kami lakukan pemantauan di luar proses hukum tersebut,” tegasnya.

Untuk membantu KPK, Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, pihaknya sudah memerintahkan agar OPD terkait segera menginventarisasi aset, kemudian bekerjasama dengan KPK untuk sistem penataan dan pengelolaan aset tersebut. Ia berharap, inventarisasi aset sudah rampung sebelum 25 Desember.

“Kalau kita tidak punya data, setengah mati kita. Keluhan kita kan, OPD tidak lengkap kasi datanya. Kalau sudah lengkap datanya, diserahkan ke KPK untuk follow up. Saya mensupport, tinggal apa yang KPK butuh dari kita,” kata Andi Sudirman.

Soal aset di luar Provinsi Sulsel, khususnya yang ada di Bogor, Andi Sudirman mengaku sudah bertemu tim yang menangani. Dokumen penyerahannya sudah sementara berproses, dan ditangani langsung oleh Sekretaris Provinsi.

“Kalau soal lahan Gedung PWI yang sekarang masuk dalam ranah hukum, kita sementara cari data lagi,” imbuhnya.