KPU dapat dipidanakan sebab membatalkan pemaparan visi-misi Capres-Cawapres

Editor : Andhika BD
Sulaiman Syamsuddin
Sulaiman Syamsuddin

Online24,Makassar  – Keputusan Komisi Pemilahan Umum (KPU) RI yang membatalkan pemaparan visi misi calon presiden RI dinilai melanggar hukum oleh praktisi hukum asal Makassar Sulaiman Syamsuddin. Menurutnya,  KPU  telah melakukan kekeliruan saat mengambil keputusan  hanya karena mendengar penolakan dari dua kubu pasangan capres – cawapres. 

Sulaiman menguraikan pada pasal 274 ayat (2)  Undang Undang Pemilu menyebutkan bahwa KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi visi misi dan program pasangan calon melalui lembaga KPY dan lembaga penyiaran publik. “harusnya KPU taat dan patut terhadap apa yang telah dituangkan dalam bentuk UU Pemilu” tegas Sulaiman.  

Apa yang dilakukan oleh KPU dengan cara  mendengarkan keinginan oleh salah satu tim pasangan capres -cawapres dianggap oleh Sulaiman KPU telah membuat cara tersendiri di luar dari kelaziman, Dio luar dari aturan sehingga lanjut Sulaiman, hal ini telah dapat diadukan ke DKPP . “Ini kesenangan wejangan yang telah dilakukan oleh KPU sendiri” kata Sulaiman. 

Sebab penjelasan Pasal 274 ayat 2 UU Pemilu urai Sulaiman ada kata “harus” sehingga KPU wajib memfasilitasi  Capres dan Cawapres untuk menyebarluaskan visi misi  pasangan capres-cawapres dan bukan mendengar lalu mengikuti keinginan pasangan Capres – Cawapres tersebut. Lebih lanjut kata Sulaiman,  KPU RI dapat saja dikenai tindak pidana sesuai pasal 491 UU Pemilu yang mengatakan bahwa setiap orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dapat di pidanakan.