Dewan Makassar Minta Dilibatkan dalam Penentuan Pengganti Danny

Editor : Andhika BD

Online24, Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mendesak untuk dilibatkan dalam penentuan Plt Walikota Makassar, pengganti Danny Pomanto.

Dewan pun berharap agar Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, dapat menerima saran dan masukan dari DPRD Kota Makassar terkait nama-nama calon Plt Walikota Makassar nanti.

“Kami dari DPRD Makassar berharap kepada Bapak Gubernur minimal meminta atau mau menerima input-input dari DPRD Kota Makassar terkait dengan Plt Walikota Makassar,” ucap Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Busranuddin Baso Tika, kemarin.

Legislator dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan Plt Walikota Makassar ini nantinya akan mengisi kekosongan selama kurang lebih 20 bulan sehingga dibutuhkan seorang pejabat yang benar-benar bisa bersinergi dengan DPRD Makassar.

“Kita harapkan Plt nanti bisa bersinergi dengan DPRD. Karena tentu masyarakat sangat menginginkan itu untuk membawa Kota Makassar ke hal yang lebih baik,” pungkasnya.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar memastikan pemilihan wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar akan diulang pada 2020 setelah kotak kosong dinyatakan menang dalam pemilihan Wali Kota Makassar 2018. Sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2018 tentang pemilihan dengan satu pasangan calon disebutkan bahwa ketika pasangan calon tidak mencapai perolehan suara lebih dari 50 persen maka dilakukan pemilihan ulang.

Pemilihan ulang seharusnya dilakukan 2019 tapi karena ada pemilu presiden dan legislatif, maka Pilkada serentak itu akan digelar tahun 2020. Ini berarti terjadi kekosongan jabatan wali kota dan wakil wali kota Makassar selama 1 tahun 5 bulan (17 bulan) hingga hasil pemilihan 2020 ditentukan.

Berdasarkan PP No. 18 tahun 2018 tentang tatib dewan, Bab III tentang kekosongan jabatan jika terjadi kekosongan jabatan selama 18 bulan maka yang berhak memilih wali kota dan wakil wali kota adalah Gubernur. Tapi statusnya Plt yang menjabat selama satu tahun 5 bulan.

“Sudah diatur dalam tatib dewan Bab III, isinya, syarat calon untuk mengisi kekosongan jabatan wali kota dan wakil wali kota. Cuman memang memang belum diatur sampai dimana kewenangannya karena ini kejadian baru terjadi di Indonesia,” kata Melani Mustari, Ketua Pansus Ranperda Tatib Dewan.

Hanya saja sejauh mana batas kewenangan pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur ini, jelasnya, belum diatur. Termasuk kewenangan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang notabene memiliki jangka waktu lima tahun.

“Belum ada yang mengatur hal itu, tapi tidak boleh keluar dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Dan belum ada dasar jika pejabat yang ditunjuk bisa membuat RPJMD. Yang diatur dalam tatib ini hanya siapa yang bisa dan apa syaratnya,” jelasnya (*)