Akar Penyakit Kronis Perfilman Makassar

Editor : Muh. Idris

Online24jam,Makassar – (Undang-undang Perfilman keok dilapangan) sebuah catatan tentang carut marut Perfilman di Makassar.

Sore yang bertudung mendung di Trans Studio Mall Makassar, tak mengurangi kemeriahan suasana louncing official trailler dan poster film anyar “Anak Muda Palsu” produksi Finisia Production. Peluncuran film yang dibintangi oleh komedian fenomenal Tumming dan Abu, dihadiri pengamat perfilman tanah air, Jerry Wongiyanto dan komunitas pencinta film.
Film genre drama komedi ini ditarget meraup 1 juta penonton. Ambisinya melampaui kesuksesan film Uang Panai ( 2016 ) yang secara sensasional telah menembus angka lebih 562 ribu penonton. Apakah mampu?

Menurut Jerry “Banyak terjadi kasus dalam produksi film, Ada yang pemainnya bagus-bagus tapi hasil akhirnya yang tidak bagus. Karena alur ceritanya yang tidak disukai penonton. Namun, karya film sineas Kota Makassar dengan segala potensi dan kreativitasnya, cukup mendapat apresiasi penonton termasuk di luar Makassar – Sulawesi. Beberapa teman di Jakarta banyak yang menonton film-film buatan anak Makassar. Uang Panai, Halo Makassar dan Cendelona Na Tape karena cukup menarik perhatian, namun kenyataannya untuk mendapatkan penonton diatas 50-ribuan bukanlah perkara mudah” paparnya.

Hal senada disampaikan Akbar Faizal- Anggota DPR RI Komisi II yang menyatakan; “Untuk meraih penonton yang banyak mestinya selalu memperhitungkan pasar. Keunggulan kompetitif dan momentum. Tidak bisa dipungkiri, hanya film yang berkualitas baiklah yang dipilih penonton. Kebijakan perfilman sudah diatur, bahkan dijamin Undang-undang No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Jadi pandailah menyikapi semua itu” Imbuhnya.

Akar Kronis
Disisi lain gempita perkembangan perfilman Makassar, ternyata menyuratkan kondisi objektiv di lapangan yang belum kondusif mendorong kerja kreativ para sineas. Banyak keluhan atas kasus-kasus kritis yang terjadi.

Sutradara film Melawan Takdir, Quraisy Mathar, sempat menuliskan berbagai masalah demikian itu melalui medsos. Ia merasa film inspiratif “Melawan Takdir” terkesan diperlakukan tidak adil. Sejak proses penggarapan, hingga tayang di sejumlah bioskop di tanah air pada 19 April 2018. Juga santer berhembus berbagai isu miring dan kesan diskriminatif terhadap film ini. Diantaranya soal pemain film yang diajak berhubungan intim oleh produser, hingga suara film yang tiba-tiba hilang ketika tayang di bioskop.

“Bukan hanya itu, di hari ke 2, pihak bioskop 21 Mal Panakukang sudah menurunkan poster film Melawan Takdir, padahal 2 hari itu , tiket film “Melawan Takdir” terjual habis. Akibatnya ratusan orang tak kebagian tiket. Ternyata betul kata cerita, film kita sedang sakit” Keluh Quraisy Mathar.

Arwan Tjahjadi – Eksekutif Produser Film Ati Raja ( 2017) dari P2TM Makassar dan 786 Production sekaligus Dewan Penasehat PSMTI Sulawesi Selatan di teras Hotel Losari Beach-Makassar mengungkapkan kesulitannya mendapatkan slot layar yang cukup dan waktu yang tepat, memperhatikan ketatnya persaingan filmnya dengan film-film produksi luar dan film Nasional yang “kuat”.

“Kita tidak mau merugi dengan asal tayang saja”. Padahal, film Atiraja adalah film biopic dari Ho Eng Dji-seorang tokoh legendaris dalam dunia sastra dan musik daerah.

Hingga minggu terakhir Januari 2019 Film “Ati Raja” dan “De Toeng” belum lagi masuk pasar. Sejumlah permasalahan memang seperti penyakit meradang yang menghadang serta mengancam pertumbuhan perfilman Makassar, dampaknya bisa membuat Kolaps kembali. Harus ada upaya nyata membantu sehatnya perfilman Makassar.

Hormatku untuk semua.
Bantuka MELAWAN TAKDIR agar NASIB film kita tdk semakin sakit. Bantuka MELAWAN PENYAKIT itu bersama, agar ke depan, semua film nasional, khususnya lokal, bisa kita saksikan dan ceritakan bersama. Bantuka memutus mata rantai busuk tsb, sebab kita taro ada taro gau. Bantuka mengembalikan siri’ (harga diri) kita… kecuali jika kita memang sudah tak punya siri’.”

Ini penyakit perfilman secara nasional. Semua itu terjadi karena Undang-undang No 33 Tahun 2009 – Keok di lapangan. Banyak pasal yang sama sekali tidak dipatuhi.

Juga dipandang perlu menghidupkan lembaga penunjang seperti Lembaga Sensor Film Daerah (LSFD) untuk propinsi Sulawesi Selatan yang sudah bertahun-tahun diwacanakan kehadirannya.

Kini regulasi semakin tidak jelas. Pemerintah daerah pun seperti tidak berdaya atau membiarkan saja “mekanisme pasar” berlaku sesuai keinginan oknum “raja raja dunia sinema dan peredarannya”.

Yudhistira Sukatanya.