Guru Mengaji “Siluman” Terima Insentif

Editor : Andhika BD

Online24, Makassar – Pemerintah Kota Makassar, tahun 2019 ini mengalokasikan anggaran insentif bagi guru mengaji sebesar Rp3,5 miliar untuk 3.500 guru mengaji se Kota Makassar.

Anggaran ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp2,5 miliar untuk 2.500 guru mengaji.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, Mudzakkir Ali Djamil yang getol memperjuangkan anggaran insentif guru mengaji, imam rawatib dan pemandi jenazah mewanti-wanti pemerintah, khususnya Bagian Kesra dan Camat serta Lurah, agar betul-betul melakukan pendataan penerima insentif guru mengaji.

Karena, seperti tahun-tahun sebelumnya, ditemukan adanya penerima insentif ternyata bukan guru mengaji.

“Alhamdulillah tahun 2019 ini, Pemerintah Kota Makassar mengalokasikan anggaran insentif guru mengaji sebesar Rp3,5 miliar untuk 3.500 guru mengaji. Ini salah satu yang saya perjuangkan saat pembahasan di Badan Anggaran lalu. Anggaran ini meningkat dari tahun sebelumnya, yang hanya dianggarkan Rp2,5 miliar untuk 2.500 guru mengaji. Anggaran ini sebenarnya belum memenuhi seluruh guru mengaji di Makassar yang jumlahnya di atas Rp10 ribu.

Saya berharap secara bertahap, seluruh guru mengaji di Kota Makassar bisa menerima insentif guru mengaji, insyaallah,” harap Mudzakkir Ali Djamil yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Kota Makassar.

“Cuma ada temuan dari teman-teman kami di BKPRMI, yaitu adanya penerima insentif yang bukan guru mengaji alias guru mengaji siluman. Ini terjadi hampir setiap tahun. Ada penerima insentif guru mengaji dari staf kelurahan atau keluarga lurah yang nyata-nyata bukan guru mengaji.

Akhirnya banyak guru mengaji tidak mendapatkan insentif tersebut. Cobalah kita bersimpati terhadap guru mengaji, mereka sepanjang hari secara ikhlas meluangkan waktu dan ilmunya untuk mengajarkan anak-anak kita mengaji. Mereka tidak mengejar adanya insentif, tapi itu wujud perhatian dari pemerintah akan kontribusi mereka membangun generasi kita. Olehnya itu, saya akan laporkan ke inspektorat penerima insentif guru mengaji yang bukan guru mengaji. Kalo perlu, kita akan laporkan ke aparat kepolisian karena ini bisa dianggap penipuan,” tegas pria yang akrab disapa Muda ini.

Hal yang perlu jadi perhatian pemerintah lanjut dia, distribusi penerima insentif guru mengaji ini tidak proporsional karena dibagi secara merata di seluruh kelurahan. Padahal, jumlah guru mengaji di setiap kelurahan itu kadang sangat jauh perbedaan jumlahnya.

“Ini bisa diliat dari proporsi jumlah penduduk dan jumlah masjid di setiap kelurahan. Makanya pola pendataannya harus direvisi berdasarkan proporsi jumlah penduduk/masjid setiap kelurahan, bukan dibagi rata,” terang Mudzakkir yang juga Ketua BKPRMI Kota Makassar. (*)