Barru dan Bone Terbanyak PSU, Akbar Faizal: Indikasi Kecurangan Terbaca Kuat

Editor : Asri Muhammad

Online24, Makassar – KPU Sulawesi Selatan menerima 40 rekomendasi Pemungutan Suara Ulang ( PSU) dari Bawaslu Sulsel yang tersebar di 13 Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan informasi dari KPU Sulsel ada sebanyak 13 Kabupaten/Kota yang melakukan PSU yaitu Makassar, Jeneponto, Takalar, Barru, Pangkep, Maros, Pare-pare, Bone, Soppeng, Toraja Utara, Luwu, Palopo, dan Luwu Timur.

Komisioner KPU Sulsel Divisi Hubungan Masyarakat, Data, Informasi, dan Antar lembaga Uslimin menyebutkan PSU dilakukan di 13 daerah ini terutama karena kelalaian KPPS yang tetap memasukkan warga yang memilih di TPS hanya dengan menunjukkan KTP elektronik padahal alamat di e-KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS itu.

Di Kabupaten Barru, misalnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, mengeluarkan surat rekomendasi untuk Pemilihan Suara Ulang ( PSU) di 9 TPS, di lima Kecamatan di wilayah Kabupaten Barru. Alasan utamanya, terutama kesalahan pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) atau tidak terdaftar pemilih tambahan (DPTb) dan tidak terdaftar pemilih khusus yaitu ber KTP Elektronik dan mereka semua ber-KTP elektronik luar daerah.

Menyikapi hal ini caleg petahana DPR-RI dari partai NasDem yang juga anggota Komisi Hukum DPR-RI Akbar Faizal indikasi kecurangan memang tercium keras dari daerah ini. “Jika rekomendasi PSU hingga 9 TPS maka itu berarti skenario jahat yang masif terstruktur sejak dari awal sudah direncanakan yang kemungkinan melibatkan penyelenggara dan kekuasaan di wilayah tersebut,” ucapnya

Akbar Faizal mengaku sejak jauh hari sebelumnya telah mendengar penggiringan itu berlangsung. Mulai dari Kepala Desa, Lurah hingga Kepala OPD yang ditarget mendapatkan jumlah suara tertentu untuk memenangkan istri pejabat tinggi di Barru. “Dan ini bukan hanya terjadi di Barru tapi juga di Wajo, Pangkep, Sinjai dan beberapa kabupaten lain,” ungkap Akbar yang memang terkenal keras karena selalu didukung oleh data ini.

Tim Akbar Faizal juga saat ini telah mengumpulkan data terkait indikasi kecurangan di berbagai kabupaten tersebut. “Saya pasti akan memproses hukum semua yang mencoba curang. Saya pembuat UU Pemilu dan UU penyelenggara Pemilu ini. Saya harus mempertanggungjawabkan kualitas produk UU yang saya bikin sendiri dan tidak membiarkan para pencuri kekuasaan ini menikmatinya,” kata Akbar.

Akbar Faizal sendiri melenggang di posisi peraih suara tertinggi untuk mendapatkan kembali kursinya di DPR-RI untuk periode ketiganya pada tabulasi suara yang telah masuk sesuai hasil rekapitulasi ditingkat PPK pada 9 kabupaten yang telah mencapai 35% dari total 9233 TPS di 9 Kabupaten.