Bersama Pemkab, DPRD Soppeng Gelar Paripurna Pembicaraan 3 Ranperda

Editor : Muhammad Tohir

Online24,Soppeng-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Soppeng menggelar Rapat Paripurna Pembicaraan TK.I terkait Pendapat Bupati Tentang Ranperda Desa Wisata dan Penjelasan Bupati Atas Ranperda Kabupaten Layak Anak Dan Ranperda Perubahan Perda Administrasi Kependudukan, Rapat digelar di ruang rapat Paripurna DPRD Kab.Soppeng, Kamis (02/05/2019).

Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak dalam sambutannya menyampaikan, Penyusunan Ranperda ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan dan mempertahankan penghargaan sebagai Kabupaten yang peduli Anak serta sebagai tindak lanjut penegasan Kabupaten Soppeng sebagai Kabupaten yang tertib dalam pengelolaan administrasi kependudukan, khusus yang terkait dengan pengaturan atas hak akses pemanfaatan Data Kependudukan yang memadai dan Profesional.

“Penyusunan Ranperda ini tentu sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Khususnya dalam pengembangan keparawisataan dan pengembangan potensi desa, peningkatan akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat Daerah”Tuturnya.

Keberadaan Regulasi Tentang Wisata Daerah kata dia tentunya diharapkan dapat menjadi stimulan dalam pengembangan keunikan dan keragaman karakteristik alam.

“Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baikfisik, mental, spritual maupun sosial”Katanya.

sementara itu Dasar Filosofi, sosiologi serta dasar yuridis yang mendasari penyusunan Ranperda Tentang Kabupaten Layak Anak adalah Sebagai langkah antisipatif atas permasalahan anak yang masih cukup tinggi dan beragam yang berupa, anak putus sekolah, kekerasan anak (pencabulan, penganiayaan), anak terlantar, anak terkena gizi buruk dan pekerja anak.”maka diperlukan pengaturan dalam bentuk perumusan produk hukum daerah sebagai payung hukum dalam perlindungan dan peningkatan peran serta anak”Ujarnya.

Bupati juga menjelaskan Ranperda Tentang Perubahan Kedua Perda No.2 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Soppeng.

Menurutnya Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administrasi kependudukan dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penertiban dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah.

Rapat paripurna di ini di ikuti 18 Anggota Dewan dan dihadiri Kapolres, Dandim 1423, ketua pengadilan negeri, Kajari dan Ketua Pengadilan Agama kabupaten Soppeng.