Pengamat Hukum sebut ke 18 anggota DPRD sulsel keliru ajukan hak angket soal SK Mutasi

Editor : AS

Online24, Makassar – Kisruh SK mutasi yang direvisi oleh Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah berdampak pada lahirnya hak angket yang saat ini tengah di gulirkan oleh anggota DPRD Sulawesi Selatan. Sebanyak 18 anggota DPRD Sulsel telah melayangkan petisi ke gubernur Sulsel. “kami anggota DPRD provinsi Sulawesi Selatan dari lintas fraksi yang ada di DPRD Sulsel secara resmi mengajukan hak angket kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti, nama-nama anggota DPRD Sulawesi yang mengajukan hampir terlampir 18 orang,” isi tulisan dalam lembaran hak angket tersebut. Hak angket yang isinya petisi tersebut di prakarsai oleh Frakso Golkar dan Fraksi Nasdem.

Namun demikian Amran Alimuddin SH seorang pengamat hukum yang berdomisili di Jakarta menilai bahwa apa yang digulirkan ke  18 anggota DPRD Sulsel tersebut adalah keliru. Sebab mereka mempersoalkan yang menyangkut internal Pemprov Sulsel. “Hak angket (enguite) adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan atas kebijakan eksekutif yang bersifat eksternal yang nyata nyata melanggar undang undang yang berdampak buruk bagi masyarakat” ujar Amran.

Ia menilai apa yang terjadi pada SK Wagub kemudian dianulir oleh Mendagri bukanlah domain DPRD apalagi sampai melahirkan hak angket. “Ini hanya berupa beshicking atau keputusan” urai Amran berlatar belakang pengacara ini. Amran juga menilai SK yang yang telah direvisi oleh gubernur itu murni internal Pemprov “100 persen bukan sama sekali domain DPRD” tegasnya.