Sulaimam Syamsuddin, Pengamat Hukum : Anggota DPRD ketinggalan kereta atas SK mutasi

Editor : AS

Online24, Makassar – Anggota DPRD Sulawesi Selatan yang melayangkan hak angket atas kisruh SK mutasi Pemprov Sulsel dinilai oleh Sulaiman Syamsuddin, pengamat hukum asal Makassar telah ketinggalan kereta. Pasalnya, kisruh tersebut telah terselesaikan setelah Kementerian Dalam Negeri turun tangan.

“Setelah Kementerian Dalam Negeri  menangani barulah digaungkan hak angket, padahal sudah selesai secara  internal” singgung Sulaiman.  

Sebelumnya sejumlah anggota DPRD Sulawesi Selatan melayangkan Hak Angket atas anulir SK yang sebelumnya diterbitkan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam SK tersebut, Wagub melantik 194 ASN di lingkungan Pemprov Sulsel. Namun lantaran tidak seperti lazimnya, kementerian dalam negeri berserta tim dari Menpan turun langsung menangani kisruh tersebut. Kementerian akhirnya memutuskan, SK yang semula diteken oleh Wagub tersebut di Cancel lalu kemudian digantikan oleh SK yang diteken oleh Gubernur Sulsel.  Usai persoalan internal ini selesai sejumlah anggota DPRD Sulsel barulah bersuara. Bahkan melayangkan Hak Angket kepada Gubernur Sulsel. “Kami anggota DPRD provinsi Sulawesi Selatan dari lintas fraksi yang ada di DPRD Sulsel secara resmi mengajukan hak angket kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti, nama-nama anggota DPRD Sulawesi yang mengajukan hampir terlampir 18 orang,” isi tulisan dalam lembaran hak angket tersebut. Hak angket yang isinya petisi tersebut di prakarsai oleh Fraksi Golkar dan Fraksi Nasdem. 

Sulaiman menilai apa yang telah dilakukan oleh anggota DPRD itu telah ketinggalan kereta. “Seandainya Mendagri  belum anulir SK tersebut maka tepat DPRD menggunakan hak. Itupun cukup hak interpelasi saja. Bukan Hal Angket” terang Sulaiman. 

Pengamat berlatar belakang pengacara ini melihat, SK yang sebelumnya ditandatangani oleh Wagub tersebut belum berdampak pada anggaran sebab hasil dari SK tersebut ASN yang dilantik belum menerima gaji atas SK itu karena keburu telah diselesaikan oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga dianggap tak bermasalah lagi.