Anggota Komisi 3 Akbar Faisal, surati KPK atas dugaan korupsi infrastruktur di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan

Editor : AS

Online24, Jakarta – Anggota Komisi 3 DPR RI menyurati penegak hukum di Indonesia atas setiap dugaan kasus korupsi yang terjadi di sejumlah Kabupaten di Sulawesi Selatan diantaranya, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bulukumba, Palopo dan Luwu Utara.  Surat ber kop Komisi 3 DPR RI tersebut ditujukan kepada Kejaksaan Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi,  Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi serta Kepolisian Daerah Sulsel.

Surat yang diteken langsung oleh Akbar Faizal selaku anggota komisi 3 DPR RI juga melampirkan data data dugaan kasus korupsi yang terjadi di lima kabupaten di Sulawesi Selatan. Umumnya kasus tersebut merupakan pekerjaaan infrastruktur. Menurut Akbar melalui surat nya, data tersebut merupakan hasil temuan BPK, BPKP dan laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Dari catatan tersebut, setidaknya terdapat 21 laporan pengerjaan infrastruktur yang ada di kabupaten Barru, Pinrang dan Bulukumba. “Sementara ini dulu. Masih banyak daerah lain di Sulsel yang masuk dalam temuan BPK dan BPKP” tegas Akbar.

Rata rata nilai prpgek  tersebut yang tercantum dalam pagu proyek memiliki angka yang berbeda. Mulai dari puluhan milyar hingga belasan milyar. Menurut Akbar,  ini diduga melibatkan kepala daerah kerjasama dengan kontraktor setempat.  Laporan yang telah terkirim ke lembaga penegak hukum tersebut, terbanyak laporan dugaan korupsi di Kabupaten Barru dan Bulukumba.

Akbar Faizal sebenarnya telah mengangkat kasus ini saat raker dgn KPK dan juga dengan Jaksa Agung soal cukong-cukong politik yang kini sudah merambah ke politik dan bupati terpilih. “Kita menunggu aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan laporan sebenarnya sudah disertai bukti bukti kuat itu” kata Akbar.

Sementara itu laporan Akbar kepada KPK seperto biasanya bergerak secara silent termasuk saat ini supervisi KPK pada 5 kasus di Sulsel yg sedang berjalan.