Pimpian Rapat, Wakil Bupati Wajo Tekankan OPD Serius Soal Percepatan Transfer Dana DAK 2019

Reporter :
Editor : Muhammad Tohir

Online24,Sengkang, Wakil Bupati Wajo memimpin rapat percepatan transfer dana DAK tahun 2019 di ruang rapat pimpinan, Rabu (12/6/2019).

Kepala BPKAD Kabupaten Wajo Drs.A.Oddang, M.Si mengatakan rapat digelar untuk mengantisipasi dan mempercepat alokasi khusus fisik sesuai aturan Kementerian Keuangan. “ada deadline sehingga perlu percepatan, jangan sampai dana DAK hangus dikarenakan keterlambatan pelaksanaan realisasi. Paling lambat deadline 21 Juli 2019.” katanya.

Wakil Bupati Wajo H. Amran, SE dalam arahannya menegaskan bahwa OPD harus serius menanggapi percepatan transfer DAK tahun 2019, dan lanjutnya Pencairan dana DAK tersebut ada 3 tahapan.

Hal tersebut berdasarkan Amanat Kemenkeu 121/PMK.07/2018 tentang perubahan ketiga atas PMK nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan dana Desa.

“Resiko akan ditanggung Daerah ketika Melampaui batas waktu transfer Kemenkeu, ketika tidak menstransfer dan Jika tidak ditransfer ini akan menjadi beban Daerah dan menjadi catatan alokasi DAK pada tahun berikutnya”Ujarnya.

Yang menjadi harapan Pemerintah saat ini tambhanya adalah percepatan program prioritas Pemerintah Amanah Menuju Wajo Maju dan Sejahtera (PAMMASE), dengan mengupayakan adanya dana Pemerintah pusat.

Wakil Bupati Wajo H.Amran, SE juga menjelaskan Alur tahapan waktu proses percepatan transfer tahap DAK Fisik yang meliputi, pertama Proses pelelangan sampai pengumuman pemenang tanggal 13 Juni 2019 s.d tanggal 3 Juli 2019, Kedua Paling lambat tanggal 4 s.d 9 Juli 2019 pembuatan dokumen kontrak/SPK hasil dari pengumuman pemenang, ketiga paling lambat tanggal 10 s.d 12 Juli 2019 penginputan kontrak oleh masing masing SKPD melalui aplikasi Kemenkeu. Ke empat paling lambat  tanggal  15 s.d 16 Juli 2019 verifikasi penginputan masing masing SKPD oleh BPKAD. Ke lima Paling lambat tanggal 16 s.d 17 Juli 2019 penandatangan laporan rekap data kontrak oleh Bupati dan yang terakhir paling lambat tanggal 18 Juli  2019 upload laporan rekap data kontrak melalui aplikasi Kemenkeu.

“Tidak ada rapat setelah hari ini. Hal ini dibuktikan dengan tanda tangan komitmen untuk menyelesaikan tepat waktu,” tegas H. Amran, SE.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo H. Amiruddin A, S.Sos., MM mengingatkan pihak yang terkait agar betul betul konsisten dengan alur yang telah disampaikan oleh Wakil Bupati Wajo.(Humas Pemkab Wajo)