Pemkab Wajo Bakal Terapkan Pembayaran Pajak Online, Ketua Komisi II DPRD Ajak Pengusaha Kerjasama

Reporter :
Editor : Muhammad Tohir

Online24,Wajo-Bapenda Kabupaten Wajo bekerjasama dengan PT. Bank SulSelBar Cabang Sengkang dalam penggunaan alat transaksi online.

Menindak lanjuti kerjasama tersebut, Kamis 4 Juli 2019 dilakukan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi penggunaan alat transaksi pajak online yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Wajo.

Kepala PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang Hj. Andi Darlina Fachruddin mengatakan Bank Sulselbar cabang Sengkang akan menyiapkan alat sistem online yang akan digunakan di warung makan dan restoran, dan kini baru di uji cobakan di 3 tempat diantaranya Nasu nasunna Mama, Roti Maros dan direncakan di Bravo.

“Untuk mendapatkan tambahan alat secara resmi harus ada dulu sosialisasinya, berapa yang dibutuhkan restoran dan warung makan nantinya dan selanjutnya meminta ke Makassar, sehingga alat akan bisa di drop, juga nantinya setelah berjalan, kita akan mengundang Provinsi,” jelas Hj.Andi Darlina Fachruddin.

Kegiatan ini di ikuti sejumlah perwakilan dari Rumah makan dan restoran yang ada di Sengkang dan perwakilan dari OPD serta Camat dan Lurah yang ada di Kabupaten Wajo.

Dan pihak PT. Bank Sulselbar cabang Sengkang menghadirkan tim IT nya yang menjelaskan pemasangan dan penggunaan alat di lokasi yang direncanakan akan dipasangi.

Kepala Bapenda Kabupaten Wajo Ir. Armayani, M.Si. menyampaikan transaksi online ini langsung ke Wajib Pajak dan Wajib Pungut di Kabupaten Wajo, dan kegiatan ini sebagai upaya bagaimana mensinergikan bagi para pengusaha restoran dan rumah makan di Kabupaten Wajo.

“Kegiatan ini disuport oleh tim Korpsupgah KPK, dan hasil dari penarikan pajak ini akan menjadi sumber dana untuk pembangunan di daerah kita, dimana PAD dan Pajak sangat berkontribusi terhadap pembangunan kita.
Kegiatan ini kita kerjasamakan dengan PT. Bank Sulselbar cabang Sengkang,” jelas Ir. Armayani, M.Si.

Bapenda Wajo kata dia sudah turun langsung ke tempat-tempat usaha restoran dan rumah makan untuk mensosialisasikan hal tersebut, kalau di daerah lain lanjutnya sudah diterapkan pajak 10 % langsung, namun di Wajo tambahnya masih bervariasi antara 5 sampai 7 %, hal itu disebabkan karna Pemerintah Daerah juga memikirkan dan masih merangkul para pengusaha rumah makan dan restoran di Wajo.

“Intinya kami memungut pajak dari orang yang datang menikmati makanan di tempat bapak dan ibu sekalian, jadi mereka sendirilah yang membayar pajak yang mereka makan,” ungkap Kepala Bapenda Kabupaten Wajo.

Wakil Bupati Wajo H. Amran, SE dalam sambutanya mengatakan pembayaran dan pemungutan pajak dan retribusi Daerah dengan penggunaan alat transaksi online berupa Payment Online System ini juga merupakan bagian dari rencana aksi tim Korpsupgah KPK RI dalam upaya optimalisasi penerimaan Daerah.

Penggunaan alat ini lanjutnya merupakan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dalam mewujudkan Good Governance sesuai Visi Pemerintah Daerah 2019-2024 yakni Pemerintah yang amanah menuju Wajo yang maju dan sejahtera.

“Kami berharap melalui sistem ini yang di peroleh akan lebih optimal, efesien dan transparan dan diharapkan lebih mampu menggali potensi sumber sumber penerimaan daerah dalam upaya membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui peningkatan PAD, begitu pula dalam hal pengendalian pajak dan retribusi daerah,” ungkap H. Amran, SE.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Wajo Asri Jaya A. Latif menilai wajo terlambat menerapkan kebijakan tersebut hususnya untuk meningkatkan pendapatan disektor pajak, Karena itu Asri Jaya berharap kepada pengusaha, untuk bekerjasama dengan Pemda demi pembangunan.”Tanpa pajak dan retribusi tidak mungkin melakukan pembangunan di Kabupaten Wajo”Tandasnya.(ADV)