Bupati Luwu Utara Didaulat Jadi Narasumber Konferensi Transfer Fiskal Ekologis di Jakarta

Editor : Muhammad Tohir

Online24,Jakarta – Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani (IDP), mendapat kehormatan menjadi narasumber Konferensi Transfer Fiskal Ekologis, Kamis (01/08/2019), di Auditorium Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

Konferensi ini dilaksanakan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) bekerja sama dengan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) dan World Resources Institute (WRI) Indonesia, dan mengangkat tema “Dana Alokasi Umum (DAU) Mempertimbangkan Luas Wilayah Tutupan Hutan Daerah.”

Dalam Konferensi tersebut, Bupati Indah Putri Indriani mengatakan, AIPI dan mitra kerjanya masih perlu bekerja keras menyakinkan pemerintah pusat tentang pentingnya DAU untuk kelangsungan ekologis. “Coba kita lihat alokasi anggaran yang dikelola di daerah, ini bukan persoalan besar-besaran, tetapi alokasi yang ada ini kemudian dimaksimalkan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan hutan di satu sisi kita jaga dan masyarakat di sekitar hutan memperoleh manfaatnya, itu yang paling penting,” kata IDP.

Yang paling penting dalam persoalan DAU ini, jelas IDP, adalah dengan memberikan keyakinan, terkait data kondisi hari ini, kemudian apa yang menjadi kebutuhan paling mendesak di daerah, sehingga penting memasukan formulasi luas hutan.

“Perlu juga dibicarakan dengan Provinsi, terutama alokasi lingkungan hidup dan kehutanan yang masih sangat kecil, dan didominasi oleh infrastruktur,” imbau Bupati perempuan pertama di Sulsel ini.

“Tidak apa-apa infrastruktur, tapi infrastruktur itu untuk menjaga hutan dan lingkungan hidup,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu Ketua AIPI, Satryo Soemantri Brodjonegoro, menyebutkan tujuan dari konferensi ini adalah untuk mendiskusikan hasil simulasi dan temuan penelitian tentang sejumlah skema transfer fiskal ekologis, identifikasi kebutuhan dan eksplorasi skema transfer fiskal ekologis bagi daerah.

“Persoalan daerah kaya hutan adalah persoalan kita bersama. Tanpa intervensi kebijakan yang mendukung pemulihan dan perlindungan hutan, maka manfaat hutan tidak akan optimal,” kata Satryo Soemantri Brodjonegoro.