Banyak Kepsek dan Komite Sekolah Tidak Paham Permendikbud, Ini Penjelasannya

Editor : Muh. Idris

Online24jam, Makassar, – Sesuai dengan Permendikbud No. 75 tahun 2017. Tentang peran serta orang tua murid, BUMN, BUMD, PERUSDA dapat berperan serta dalam peningkatan mutu disetiap sekolah. Dengan cara pihak sekolah membuat RAKS (Rancangan Anggaran Kegiatan Sekolah) atau Proposal.

Setelah itu pengurus komite sekokah selaku mitra mengundang semua orang tua murid disemua tingkatan kelas untuk membicarakan apa yang akan dibiayai oleh dana bos dan apa yang tidak dibiayai. Sehingga orang tua murid dapat berperan serta dan berpartisipasi dengan tidak menentukan nominal. Seperti itulah mekanisme yang harusnya dilakukan di sekolah.

Menanggapi hal itu, Ketua Forum Orang tua Murid, Herman Hafid Nassa, mengatakan kalau ada oknum kepsek atau pengurus komite ingin memungut biaya apapun bentuk pungutannya, terhadap siswa pindahan atau yang baru masuk, harusnya ada pertemuan dulu.

“Jadi kalau ada pungutan yang diserahkan sebelum siswa diterima itu sudah jelas pungli.” Tegas Herman.

Seperti halnya yang terjadi di SMAN 1 Makassar, menurut Herman, ada 16 siswa pindahan yang membayar sampai 15 juta per anak. Padahal belum pernah ada pertemuan yang dilakukan antara pengurus komite, kepala sekolah dan orang tua secara keseluruhan.

Apalagi menurut Herman, sejak tahun 2017 kepengurusan komite sekolah sudah habis masa jabatannya dan diduga tidak pernah ada pemilhan pengurus komite yang baru. Jadi secara aturan harusnya pihak sekolah mengundang orang tua murid untuk melakukan pemilihan baik secara terbuka maupun secara formatur.

“Kalau ada kepala sekolah berdalih pungutan dari komite untuk biaya tenaga honor baik untuk tenaga clening service, security atau guru honor, itu semua sudah dibayarkan melalui dana bos. Sepanjang tenaga honor sudah memiliki SK. Sehingga tidak ada alasan melakukan pungutan dengan alasan membayar tenaga honorer.” ungkapnya.