Aksi Damai OPM dan Forum Orang tua Murid Makassar Berakhir Ricuh

Editor : Muh. Idris

Online24jam, Makassar – Puluhan mahasiswa dari Organisasi Pergerkan Mahasiswa (OPM) yang tergabung bersama siswa sekolah dan orang tua murid unjuk rasa di pelataran Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi-Selatan, Yang dipimpin Saharuddin Undim (Jendral Lapangan) dan Herman Hafid Nassa (Dewan Pembina OPM/Ketua Forum orang tua murid Kota Makassar),menyikapi terkait dengan Undang-Undang Dasar Pendidikan Nasional NO. 2 Tahun 1989 Tentang wajib belajar 9 tahun serta Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang sistem zonasi yang selama 3 tahun belakangan ini belum mampu memberikan solusi yang kongkrit dalam dunia pendidikan di bangsa ini terkhusus di Sulawesi-selatan. (16/08/19) siang tadi.

Tampak Pendemo melakukan Orasi secara bergantian dengan menggunakan Sound sistem dengan Kendaraan Pickup Warna Hitam sebagai Panggung orasi sambil membentangkan spanduk dan Pamflet bertuliskan Darurat pendidikan sulsel “Copot Kadis Pendidikan Sulsel, dan OPM melawan.

Saharuddin Undim sebagai Jendral lapangan menuntut, “Mendesak Gubernur Sulawesi-Selatan mencopot Kadis pendidikan Sul-Sel terkait dengan carut marutmya sistem zonasi pendidikan Sul-Sel.

Lanjut Kata Saharuddin, Mendesak Gubernur Sulsel mencopot PJ Walikota Makassar dan PLT Kadis Pendidikan kota Makassar yang tidak melaksanakan perintah gubernur sulsel baik lisan maupun media.

Copot kepala sekolah SMP 5,6,7 & 8 yang terbukti membiarkan kursi kelas V11 (1) kosong serta Wujudkan akses pendidikan berkualitas bagi rakyat miskin. Tegasnya dalam orasi.

Tak hanya itu, Sekira Pukul 14.00 Wita, Pendemo diterima oleh kadis pendidikan sulsel turut serta PLT kepala inspektorat sulsel dan PJ Walikota Makassar,sekian menit berlangsung dialog tiba-tiba kepala bidang dikdas kota makassar mengayungkan tangannya menunjuki ketua Forum orang tua murid Kota Makassar.

Ketua forum orang tua Murid Makassar herman hafid nassa merasa tersinggung sehingga sempat terjadi adu mulut dan kericuhan pun terjadi sehingga dialog terpaksa dihentikan.

Kami akan kembali melakukan aksi unjuk rasa apabila janji bapak gubernur sulsel belum terealisasi tertanggal 23 agustus 2019.tegas daeng nassa sapaan akrabnya.

Perlu diketahui, Bahwa Pendidikan adalah hak semua Warga Negara Indonesia. Seperti yang termaktub dalam Mukaddimah UUD 1945 bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab negara. Selayaknya ini menjadi sebuah bukti komitmen negara dalam hal mendidik putra-putri bangsa menjadi cerdas dan bisa berguna nantinya bagi nusa dan bangsa.