Bupati Indah Jadi Narasumber Forum Diskusi Penegakan Hukum di Media Group

Editor : Andhika Bd

Online24, Jakarta – Lagi-lagi Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani (IDP), menerima undangan permintaan menjadi narasumber sebuah Forum Diskusi. Tidak main-main, Perusahaan media milik Surya Paloh, Media Group, yang merupakan holding dari Harian Media Indonesia, Metro TV dan MedCom.ID, menundang orang nomor satu di Lutra ini untuk menjadi narsum pada Forum Diskusi dengan Tema “Penegakan Hukum Bukan Industri”, Kamis (12/9/2019).

Forum ini dilaksanakan di Ruang Rapat Besar Media Indonesia Lobi 3 Gedung Media Indonesia Jl. Pilar Mas Raya Kav A – D Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Selain IDP, Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak dan Dirut PT Angkasa Pura Faik Fahmi juga hadir sebagai narasumber. Hadir pula Pakar Hukum Tata Negara Atang Irawan, Pakar Hukum Pidana Abdul Fikar, serta Muhammad Rizaldi dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mapi). Diskusi ini dipandu Presenter kondang Metro TV, Leonard Samosir.

Dalam forum diskusi itu, IDP lebih banyak bercerita tentang pentingnya kehadiran TP4D dan Korsupgah KPK agar pembangunan di daerah bisa lebih terukur dan terarah dengan baik, sehingga akselerasi pembangunan betul-betul terlaksana sesuai koridor hukum yang berlaku. “Setiap proses pembangunan memang harus mendapatkan pendampingan dan pengawalan, baik oleh TP4D maupun Korsupgah KPK, asal jelas instrumennya,” kata IDP.

Tidak hanya TP4D dan KPK, IDP juga berharap agar pengawalan juga bisa datang dari masyarakat, termasuk dari media itu sendiri. “Pengawalan ini memang sangat kita butuhkan, baik oleh TP4D maupun Korsupgah KPK, termasuk dari kita semua, serta dikawal oleh teman-teman media untuk selalu menyampaikan upaya-upaya pencegahan seperti apa yang harus selalu kita kedepankan,” tutur Bupati perempuan pertama di Sulsel ini.

Ia juga menyinggung pertumbuhan ekonomi Lutra yang meningkat signifikan. Signifikansi peningkatan ekonomi itu, kata dia, tidak terlepas dari percepatan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemda melalui pengawalan TP4D. “Dengan hadirnya pendampingan ini, maka arah pembangunan jauh lebih terarah. Meski demikian, pengawasan masyarakat juga tetap kita buka untuk mengingatkan kita semua, termasuk pelibatan APIP,” pungkasnya.

[fbcomments]