Menuntut Tanggungjawab Negara dan Korporasi Pembakar Hutan Terhadap Masyarakat Korban Asap dan Lingkungan Hidup

Editor : Muh. Idris

Online24jam, Jakarta, – Bencana kebakaran hutan dan lahan kembali melanda Indonesia. Kabut asap nampak memenuhi pulau Kalimantan dan bagian selatan Sumatera. Kini, Indonesia tidak hanya memiliki dua musim. Ada satu musim baru yang muncul sejak pertengahan tahun 1997, yaitu musim asap. Pemerintah tampaknya sudah berusaha melakukan banyak hal untuk menghindari bencana asap. Namun, bencana terus berulang. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan publik, apakah benar Pemerintah telah serius bekerja? Atau hanya pencitraan semata.

Bersamaan dengan berulangnya musim asap, tegakan sawit semakin menyebar ke pelosok layaknya kanker dalam tubuh manusia. Menggerogoti wilayah kelola rakyat, menghuni lahan-lahan bekas terbakar yang mungkin sengaja dibakar. Ribuan masyarakat terpaksa menghirup udara beracun sisa pembakaran lahan. Tidak kurang dari 16.000 warga Riau dan 8.000 warga Kalimantan Barat telah terserang ISPA (infeksi saluran pernapasan akut). Sebanyak 48 perusahaan dengan izin konsesi dan 1 lahan milik perorangan telah disegel. Terkait penyegelan tersebut, luasan lahan yang terbakar mencapai 8.931 ha.

Inda Fatinaware, Direktur Eksekutif Sawit Watch menyampaikan rasa keprihatinannya dan mengecam perusahaan yang telah membakar hutan dan lahan untuk mencari keuntungan yang besar. “Masyarakat sudah sangat menderita oleh adanya kabut asap yang sudah terjadi selama beberapa minggu ini. Dampak yang diakibatkan oleh asap sudah sangat mengkhawatirkan dan tidak dapat dianggap sebagai hal yang biasa. Terlebih, paparan kabut asap secara rutin mereka alami setiap tahun. Bukan tidak mungkin memiliki dampak jangka panjang bagi kesehatan tubuh manusia, bahkan mungkin saja akan menimbulkan dampak perkembangan yang negatif secara genetik,” terang Inda.

Zidane, spesialis perburuhan Sawit Watch bahkan menyampaikan fakta bahwa, buruh perkebunan tetap bekerja seperti biasa. Padahal, mereka adalah orang yang paling dekat dengan asap.“Bagaimana mau memanen buah, membedakan warna buah saja tidak bisa karena paparan asap mengganggu pandangan pemanen,” tegas Zidane.

Buruh yang bekerja dalam situasi asap mengaku mata mereka perih, pernafasan terganggu, dan cepat lelah. Tetapi mereka tetap bekerja. “Dalam kondisi kabut asap, tidak ada yang bisa dilakukan untuk melindungi buruh selain mereka dijauhkan dari lokasi yang terpapar asap,” jelas Zidane.

Salah satu hal menarik yang juga ditemukan Sawit Watch adalah adanya beberapa perkebunan sawit yang terbakar, padahal telah tersertifikasi RSPO dan ISPO. Perusahaan tersebut tersebar di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Hadi Jatmiko dari Lingkar Hijau Indonesia-Sumatera Selatan menegaskan bahwa,”Kebakaran hutan dan lahan yang kembali berulang di tahun ini adalah indikator kegagalan pemerintah dalam mengelola hutan dan lahan, khususnya di Sumatera Selatan. Jika saja pasca kebakaran hebat 2015 lalu pemerintah langsung melakukan penegakan hukum tegas dan review perizinan (cabut izin), mengembalikan hak serta pengelolaan hutan dan lahan terbakar kepada rakyat maka bencana ekologi berupa asap beracun yang membuat kerugian negara dan mengancam keselamatan ribuan orang tidak akan terulang. Pemerintah tidak boleh mengulang kesalahan ini kembali. Penegakan hukum harus tegas dilakukan menyasar perusahaan yang telah menjadi residivis penjahat lingkungan hidup dan kemanusiaan,”

Oleh karena itu, kami menuntut kepada pemerintah agar :

1. Pemerintah menanggung semua biaya perawatan masyarakat yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan, termasuk biaya pemulihan dan pemeriksaan rutin pasca kebakaran.
2. Menindaktegas semua pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan mencabut ijin usaha yang sudah diberikan tanpa terkecuali.
3. Pemerintah harus segera memperbaiki tata kelola hutan dan lahan dengan review izin, penegakan hukum, dan sanksi tegas bagi korporasi.
4. Korporasi wajib memastikan keselamatan dan kesehatan buruh di situasi asap.
5. Pemerintah membuat resolusi kebijakan jangka panjang, sehingga penanggulangan kebakaran yang ada tidak hanya berkutat pada teknis pencegahan dan pemadaman kebakaran.
6. Pemerintah harus melibatkan masyarakat lokal/adat dalam seluruh proses pengelolaan hutan dan lahan agar masalah kebakaran terselesaikan secara permanen.
7. Pemerintah dan Pertamina harus berani memastikan bahwa perusahaan yang terindikasi melakukan kejahatan lingkungan dan berdampak sosial, dicoret dari daftar pemasok biofuel.
8. Lembaga keuangan (bank) yang memberi dana kepada korporasi pembakar hutan dan lahan harus bertanggung jawab atas dana publik (ternasuk nasabah yang terpapar asap) yang mereka kelola (tersimpan) dan yang mereka salurkan kepada korporasi tersebut.
9. Pemerintah menohon maaf kepada masyarakat hukum adat atas tuduhan pembakaran lahan.
10. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus merilis data lembaga keuangan yang mendanai korporasi terindikasi dan terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.