Online24, Makassar – Keinginan KPU untuk menambah anggaran pilkada jika tetap digelar di masa pandemi, dianggap tak terlalu urgen. Alasan penambahan anggaran karena pembelian Alat Pelindung Diri (APD) bagi penyelenggara dan pengawas, bisa direfocussing dari anggaran lain.
Lembaga Konsultan Politik, Nurani Strategic, justru melihat keputusan pemerintah dan DPR untuk melanjutkan pilkada serentak di masa pandemi COVID19 adalah keputusan yang justru bisa menghemat anggaran.
Direktur Nurani Strategic, Dr. Nurmal Idrus, MM, membuat pola penghitungan versi lembaganya agar anggaran pilkada tak perlu ditambah dan bahkan bisa menghemat. “Ada beberapa tahapan yang biasanya membuat duit KPU banyak tersedot bisa ditiadakan, salah satunya seperti acara seremonial gebyar pilkada damai di awal masa kampanye. Biasanya ratusan juta dui KPU habis di acara itu,” katanya. Karena kampanye dirancang virtual, dan mengumpulkan massa, maka acara seperti itu layak ditiadakan.
Nurmal kemudian menyisir beberapa kegiatan yang bisa dihemat pada tahapan yang tersisa. Pertama, bimbingan teknis penyelenggara untuk pendataan pemilih dihilangkan dan diganti dengan bimtek virtual. Demikian pula dengan bimtek rekapitulasi calon perseorangan.
Kedua, anggaran bisa dihemat dari tahapan pendaftaran calon. KPU biasa terpaksa mengeluarkan uang lebih untuk menjamu ribuan rombongan calon kepala daerah yang datang mendaftar. “Itu ditiadakan dan diganti dengan pendaftaran yang hanya maksimal diikuti 20 orang, paslon ditambah istri,ketua-ketua parpol pengusung dan tim inti,” tambahnya.
Tahapan kampanye kata Nurmal menjadi tahapan yang membuat duit KPU bisa lebih dihemat. Selain meniadakan acara seremonial gebyar kampanye damai, juga tugas KPU untuk ikut mengurusi kampanye Paslon sebaiknya ditiadakan. “KPU jangan lagi mengurusi pencetakan dan pemasangan alat peraga dan sosialisasi media massa paslon seperti selama ini. Biarkan paslon yang melakukannya sendiri,” ujarnya. Ratusan bahkan miliaran rupiah menurut Nurmal bisa dihemat dari tahapan kampanye.
Mantan Ketua KPU Makassar 2013 ini, juga mengusulkan hal yang lebih ekstrem. Yaitu, mengurangi jumlah penyelenggara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) sebaiknya dikurangi karena beban tugas di pilakada itu jauh lebih ringan daripada pilleg. Usul saya, dari 7 orang jadi 5 orang saja,” katanya.
Menurutnya, pengurangan jumlah KPPS itu akan menghemat ratusan juta rupiah. Hitungannya, dengan honor KPPD yang Rp 500.000 per orang maka akan dihemat Rp 1.000.000 per TPS. “Jika TPS nya saja 2.000 buah, maka akan didapat dana segar Rp 2 Miliar,” ujarnya.
Pengurangan jumlah KPPS kata Nurmal dimungkinkan karena beban pemungutan dan penghitungan suara lebih rendah di pilkada. “Jumlah pemilih kan mau dikurangi hingga setengah, lalu penghitungan suara di pilkada itu tak serumit pilleg yang banyak calon. Pilkada biasanya paling banyak 5 Paslon, jadi formulirnya tak terlalu rumit,” tukasnya. “Jika KPU serius, mereka tak selayaknya meminta penambah anggaran. Apalagi, di tengah wabah ini teman-teman KPU selayaknya lebih memperlihatkan empati,” tuturnya. (*)
