Online24, Makassar – Anggota Komisi B Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Nurul Hidayat mendesak Kepala Dinas Koperasi dan UKM mencopot atau memberhentikan sementara kepala UPTD Kanre Rong karebosi agar fokus dalam pemeriksaan perkara dugaan pungli.
Kata dia, jangan ada pembiaraan, terkesan Kadis Koperasi menjadi pelindung dari pengelola yang diduga melakukan pungli di kawasan kuliner Kanre Rong. Dimana sejauh ini Kejaksaan masih terus melakukan pendalaman dengan memanggil sejumlah orang untuk memberi klarifikasi.
Persoalan ini menjadi perhatian lantaran Kanre Rong Karebosi merupakan aset Pemerintah Kota Makassar.
“Saya juga melakukan konfirmasi dengan Kadis Koperasi mengenai kasus ini. Jika dibiarkan, masyarakat akan beranggapan Kadis Koperasi melindungi kepala UPTD Kanre Rong, Jangan terjadi pembiaraan sehingga terkesan Kadis menjadi tameng atau pelindung dari pengelola yang diduga melakukan pungli di kawasan kuliner Kanre Rong. ujarnya saat dikonfirmasi via WhatsApp”, Jumat (16/10/2020) malam.
Sebelumnya diberitakan, bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar memeriksa puluhan pemilik dan penyewa lapak di Kanre Rong Karebosi terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum pengelola.
Kasi Intel Kejari Makassar, Ardiansyah Akbar kepada wartawan, Selasa (06/10/20) lalu, mengatakan pihaknya sudah memeriksa lebih 40 orang PK5 dari 200 lebih PK5 yang ada di Kanre Rong.
“Dari hasil penyelidikan, ditemukan beberapa indikasi perbuatan melawan hukum yang diduga melibatkan salah satu oknum UPTD yang dibawahi oleh Dinas Koperasi. Beberapa yang seharusnya tidak terjadi dalam aturan hukum tidak boleh terjadi seperti itu,” kata Ardiansyah.
Dia juga mengatakan semua PK5 harus diperiksa untuk mengetahui kemana uang dugaan pungli tersebut. Sehingga itu penyelidikan akan dimatangkan sebelum diserahkan ke Pidsus.
(Achmad/Fachmi)
