Online24, Pangkep – Ketua Dprd kabupaten Pangkep H.Haris Gani didampingi Wakilnya H.Sofyan Razak memimpin Rapat Paripurna untuk mendengar pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah No 1 tahun 2016 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa, Senin 17 Mei 2021 di Ruang Sidang “A” DPRD Kabupaten Pangkep.
Rapat Paripurna untuk mendengar tanggapan bupati atas pemandangan umum Fraksi Dprd Pangkep tersebut dihadiri, wakil bupati Pangkep H. Syahban Sammana, Asisten,Sekda, pimpinan OPD, Camat, kepala desa, Lurah serta anggota Dprd Pangkep.
Semua Fraksi yang ada di Dprd Pangkep, menyetujui Ranperda Nomor 1 Tahun 2016 untuk dilakukan pembahasan pada persidangan selanjutnya.
Ada beberapa hal yang menjadi penekanan, yang disampaikan oleh sejumlah Fraksi yang ada di Dprd Pangkep terkait perubahan Ranperda No 1 Tahun 2016 seperti : Pentingnya menerapkan protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pemilihan kepala desa, perlunya tiap desa membentuk Badan Pemilihan desa, kepala desa tidak terlalu lama menjabat, kepala desa yang terpilih betul- betul berkwalitas dan berintegritas, kepala desa bebas dari Narkoba, calon kepaala desa yang PNS harus dipertegas apakah harus mundur dari PNS atau hanya cuti, masalah keamanan harus terjamin dan penggunaan anggaran harus tepat sasaran.
Tangapan dan jawaban bupati Pangkep atas pemandangan umum fraksi pada rapat paripurna atas perubahan Ranperda No 1 tahun 2016, H.Syahban Sammana mewakili bupati Pangkep mengatakan, pemerintah berharap agar para kepala desa yang terpilih betul- betul berkwalitas dan berintegritas dan tidak ada istilah pesanan atau interpensi dalam proses pemilihan, biarkan mereka berkompetisi,” Tegasnya.
Syahban berharap, agar protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkades harus dipatuhi karena kita berharap agar klaster baru tidak ada lagi,” Katanya.
” Mari bekerja sesuai dengan tugas kita, kurangi komentar yang tidak perlu, Warning yang disampaikan oleh H.Nurdin Mappiara terkait pentingnya jaminan keamanan dan penggunaan anggaran yang terukur dalam Pilkades yang akan datang harus diperhatikan,” Ungkapnya. (*)
