Online24,Maros– Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros hingga November 2025 baru mencapai Rp263 miliar, atau sekitar 73 persen dari total target Rp357 miliar.
Artinya, masih ada sekitar Rp94 miliar yang harus dikumpulkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros hingga akhir tahun anggaran 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Maros, Andi Davied Syamsuddin, mengatakan capaian PAD hingga saat ini memang masih perlu digenjot.
“Masih ada sekitar Rp90 miliar dalam dua bulan ke depan. Beberapa perangkat daerah masih rendah capaian PAD-nya,” katanya usai rapat evaluasi PAD di Ruang Rapat Bupati, Rabu (12/11/2025).
Ia mencontohkan, Dinas Pariwisata baru mengumpulkan Rp2,5 miliar atau sekitar 38 persen dari target Rp6,7 miliar.
Sementara Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (Kopumdag) baru berhasil mengumpulkan Rp222 juta dari target Rp350 juta.
Meski begitu, Davied optimistis capaian PAD masih bisa ditutupi oleh sektor lain yang selama ini memiliki realisasi tinggi.
“Pendapatan dari Bapenda, rumah sakit, Dinas Kebersihan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pekerjaan Umum masih cukup baik. Kita harap PAD tahun ini bisa mendekati capaian tahun lalu yang mencapai 98 persen,” jelasnya.
Ia menjelaskan, salah satu kendala terbesar tahun ini adalah penurunan pendapatan dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akibat kebijakan pemerintah pusat yang memberikan pembebasan biaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Kebijakan MBR ini membuat mereka digratiskan untuk PBG dan BPHTB. Akibatnya, pendapatan dari BPHTB menurun cukup signifikan,” ujarnya.
Padahal, menurutnya, sektor BPHTB selama ini merupakan salah satu penyumbang utama PAD Maros.
“Tahun 2023 penerimaan BPHTB mencapai Rp73 miliar, 2024 turun jadi Rp64 miliar, dan tahun ini baru sekitar Rp30 miliar,” katanya.
Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidupnitu menyebut, pembebasan MBR diberlakukan untuk warga dengan penghasilan maksimal Rp7 juta bagi yang belum menikah dan Rp9 juta bagi yang sudah berkeluarga.
“Ada sekitar 4.000 orang masuk kategori MBR yang sebelumnya wajib membayar, kini dibebaskan,” tambahnya.
Meski demikian, ia tetap berupaya mengejar kekurangan dengan strategi alternatif.
Ia bahkan optimis PAD bisa mencapai 97 persen tahun ini.
“Sudah ada komitmen Rp23 miliar akan masuk dari sektor pajak dan retribusi. Dari PBB sekitar Rp10 miliar, rumah sakit Rp11 miliar dari klaim BPJS, dan sekitar Rp24 miliar lainnya di luar BPHTB,” terangnya.
Khusus untuk sektor pariwisata, capaian rendah disebut karena faktor cuaca yang tidak mendukung pada awal tahun.
Namun, dalam tiga bulan terakhir mulai menunjukkan peningkatan.
“Kalau tren ini terus naik, kemungkinan pariwisata bisa tembus di angka 48 hingga 50 persen dari target,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, M. Ferdiansyah, mengatakan pihaknya terus berupaya mengoptimalkan sembilan jenis pajak daerah yang dikelola.
“Secara umum capaian pajak reklame dan pajak lainnya cukup baik. Tantangan terbesar tetap di BPHTB karena ada pengurangan sekitar Rp17 miliar akibat kebijakan pusat,” jelasnya.
Mantan Kadis Pariwisata itu menambahkan, Bapenda juga mulai memberikan surat teguran kepada pengembang perumahan yang belum melunasi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Masih ada target realisasi sekitar Rp14 miliar dari total target Rp46 miliar khusus untuk PBB,” ungkapnya.
Ia menyebut beberapa kecamatan masih memiliki capaian rendah, seperti Moncongloe 36 persen, Tanralili 49 persen, Tompobulu 46 persen, Turikale 56 persen, Maros Baru 67 persen, Bontoa 57 persen, dan Marusu 57 persen.
“Tim kami sudah turun ke 14 kecamatan. Ada beberapa perumahan yang datanya masih ganda dan wajib pajak masih menggunakan alamat developer. Ini sedang kami benahi,” kata Ferdiansyah.
Selain itu, Bapenda juga akan menghapus beberapa objek fasilitas pemerintah yang secara aturan tidak termasuk objek pajak dari daftar penetapan PBB.
“Kita terus maksimalkan potensi yang ada agar PAD Maros bisa kembali mencapai target seperti tahun sebelumnya,” tutupnya.
