Online24,Maros – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, menuai sorotan. Sejumlah pengelola dapur menilai penilaian kelayakan yang dilakukan Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG tidak objektif dan terkesan tebang pilih.
Salah satu pengelola dapur di Kecamatan Mandai, Yasjudan, mengungkapkan jika penutupan dapur yang dikelolanya diduga hanya berfokus pada persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Padahal, menurutnya, ada dapur lain yang memiliki lebih banyak kekurangan namun tetap diizinkan beroperasi.
“Informasi yang kami terima hanya berfokus pada IPAL. Sementara ada dapur lain yang bukan hanya IPAL-nya yang bermasalah, tapi tetap jalan,” ujarnya kepada wartawan.
Ia menjelaskan, pihaknya telah melakukan langkah cepat untuk memenuhi ketentuan IPAL dengan melakukan pemesanan. Namun, karena tingginya permintaan, proses pengerjaan IPAL harus melalui antrean panjang.
“Kami sudah lakukan percepatan, bahkan langsung pembayaran penuh. Tapi karena antreannya banyak, kami masuk antrean ke-89 dengan estimasi pengerjaan sekitar tiga bulan,” jelasnya.
Menurut Yasjudan, pihaknya hanya diberikan waktu singkat untuk melakukan perbaikan, yakni sekitar satu minggu sejak teguran diberikan. Kondisi tersebut dinilai tidak realistis mengingat proses pengadaan IPAL yang cukup lama.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung adanya dugaan keberpihakan oknum dalam proses penilaian. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut bukan berasal dari institusi Badan Gizi Nasional (BGN), melainkan oknum tertentu di lapangan.
“Saya melihat ini lebih ke oknum, bukan BGN. Karena dari beberapa bukti yang kami pegang, ada indikasi keberpihakan,” tegasnya.
Akibat penilaian tersebut, dapur yang dikelolanya terpaksa menghentikan operasional untuk sementara. Padahal, dapur tersebut sebelumnya melayani sekitar 2.300 porsi makanan per hari dan telah beroperasi selama kurang lebih delapan bulan dengan melibatkan 47 relawan serta 4 staf kantor.
Yasjudan juga menilai alasan IPAL yang dijadikan dasar penutupan tidak sepenuhnya tepat. Ia mengklaim bahwa hasil pengecekan di lokasi tidak menunjukkan adanya bau atau dampak lingkungan yang signifikan.
“Kalau memang berdampak, pasti sudah ada reaksi masyarakat. Tapi selama tiga hari terakhir kami beroperasi, tidak ada keluhan,” katanya.
Para pengelola dapur lainnya di Maros disebut juga merasakan hal serupa. Mereka berharap ada evaluasi menyeluruh dari pihak terkait agar penilaian dilakukan secara transparan dan adil.
“Kami berharap ada evaluasi dari pusat supaya semua dapur dinilai dengan standar yang sama, sesuai juknis,” pungkasnya.
