Online24jam, Makassar, – Perempuan adalah separuh Indonesia. Partisipasi perempuan dalam politik Indonesia adalah warna demokrasi bangsa. Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan, dari total 100.359.152 pemilih yang terdaftar dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak 2020, ada 50.194.726 pemilih perempuan atau 50,2 persen.
Data ini menunjukkan bahwa perempuan menjadi kunci penting arah politik, demokrasi dan pemerintahan Indonesia ke depan. Ini sebuah pilihan yang perlu ditentukan dalam pesta demokrasi di 270 daerah di Indonnesia, pada 9 Desember 2020 ini.
Ema Husain, Ketua SPAK Indonesia mengatakan ini adalah sebuah kenyataan “suara perempuan berharga”. Berharga untuk menjadi pintu masuk perjuangan bagi terbangunnya wajah politik, demokrasi dan pemerintahan Indonesia yang berpihak pada kepentingan-kepentingan perempuan, anak, difabel, dan kelompok-kelompok marjinal.
Untuk itu menurutnya SPAK Indonesia menyerukan agar pilihan yang benar adalah kepada calon yang akan memajukan 270 daerah di Indonesia dan memastikan keberagaman adalah kekayaan Indonesia yang menjadi identitas bangsa;
“Mereka harus mampu membuka peluang dan kebebasan bagi perempuan, anak, difabel, kelompok-kelompok marjinal dll di daerah, untuk berpartisipasi dan meraih prestasi dalam politik, demokrasi, ekonomi, pemerintahan dan pembangunan di semua sektor.” Ujarnya.
“Suara perempuan itu berharga, Jangan berfikir apalah arti suara saya atau apalah arti satu suara karena setiap suara penting untuk 270 daerah ini.” tegasnya.
Karena dinilai berharga untuk 270 daerah ini, berpesan jangan menjual atau tukar suara Anda dengan apapun.
“Waspada! Jual beli suara (politik uang) bisa terjadi sampai sesaat sebelum kita masuk bilik suara. Politik uang biasa dilakukan untuk
membeli kekebalan hukum agar penyelenggara pilkada, saksi dan penegak hukum tidak menyalahkan praktik uang yang dilakukan dengan cara membeli suara rakyat.” imbuhnya.
“ingat Praktik politik uang menjadikan politik berbiaya tinggi yang akan menghasilkan pemimpin daerah yang selalu berpikir untuk mengembalikan modalnya dan tidak akan memikirkan kepentingan rakyat.” pesan Ema.
Ema mengingatkan, “perilaku masa lalu biasanya akan berulang dimasa depan. Oleh karenanya diminta pelajari dengan teliti calon pimpinan daerah. Dan tentukan pilihan pada mereka yang jelas rekam jejaknya, jelas visi, misi dan program kerjanya serta terus membuka peluang perempuan untuk terlibat mewujudkan Indonesia yang Adil dan Sejahtera.” pungkasnya.
