Online24, Makassar – DPRD Makassar gelar rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar terhadap Nota Pengantar Pj Walikota Makassar atas Rancangan peraturan Daerah (Ranperda) Kota Makassar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021, Sabtu (28/11/2020) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar.
Pandangan umun ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Makassar, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo didampingi Wakil Ketua DPRD Andi Suhada Sappaile dan dihadiri Pj Walikota Makassar diwakili Asisten II Pemkot Makassar Hj. Sittiara Kinang serta anggota DPRD dan OPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Adapun Pemandangan Umum Fraksi disampaikan secara berurutan yaitu:
Kesempatan pertama oleh Ir. H. Syamsuddin Raga (F-NIB), mengingatkan kepada pemerintah kota Makassar pada perlunya keberpihakan anggaran terhadap penyediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur terhadap organisasi penyandang stabilitas untuk memaksimalkan peran mereka dalam upaya pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas. Kemitraan Pemerintah Kota dan DPRD yang harmonis dan saling pengertian antara eksekutif dan legislatif merupakan potensi besar dalam mengatasi berbagai kelemahan dan kekurangan yang tertuang dalam rencana APBD tahun anggaran 2021.
Selanjutnya, H. Irwan Dafar, SE (F-Nasdem) berpandangan bahwa APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar 4,21 T lebih ini memperlihatkan adanya peningkatan sebesar 8,9 bulan lebih atau 0,21 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan hal yang baik yang tentunya harus dibarengi langkah-langkah konkrit dan kerja keras. Fraksi Nasdem akan memberikan dukungan penuh terhadap peningkatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dengan menginisiasi sebagai payung hukum dan landasan bekerja pemerintahan Kota Makassar.
Fraksi PDIP oleh juru bicaranya Gamelrya Kondorura meminta kepada Pemerintah kota untuk terus mendorong anggaran dalam APBD 2021 diarahkan kepada program recovery yang mampu mendorong pemulihan daya beli masyarakat dengan program pro rakyat, seperti program padat karya , ekonomi kerakyatan UMKM , mempertajam jaringan pengaman sosial dll. Agar pemerintah kota tetap dapat focus pada program prioritas , berorientasi hasil, efektiensi dan antisipatif agar semuanya dapat menghasilkan output dan outcame yang benar – benar menyentu dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Hasanuddin Leo (F-PAN) juga mengemukakan bahwa suatu kondisi kemandirian yang semakin membaik namun upaya intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan masyarakat dilakukan dan didorong untuk memaksimalkan setiap potensi objek pajak dan Retribusi dalam menunjang proses pemulihan ekonomi.
Sedangkan menurut H. Fasruddin Rusli (F-PPP) perlu perhatian pada wilayah kepulauan makassar terkait infrastruktur diutamakan pulau lae-lae. Perlunya renovasi jembatan umum yang selama ini mengakibatkan kecelakaan terhadap warga sekitar. Atas nama Fraksi Persatuan Pembangunan berharap pemarintah kota menindaklanjuti saran dan masukan yang dikemukakan.
Selanjutnya Juru Bicara masing-masing fraksi yang lain adalah Azwar, ST (F-PKS), Andi Suharmika (F-Golkar), Nunung Dasniar (F-Gerindra), dan Arifin Dg. Kulle (F-Demokrat).
Akhir rapat, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo menyampaikan DPRD akan menyelenggarakan rapat Paripurna mendengar Jawaban dan Tanggapan Walikota Terhadap Pandangan Umum Fraksi ini pada Ahad, 29 nopember besok.
