Online24, Jakarta – Sehari setelah ditunjuk sebagai Ketua Tim Advokasi Pendampingan Kemenangan Golkar di Pilkada 2020, Supriansa, SH, MH langsung membentuk posko pengaduan yang bekerja sepanjang 24 jam, sesuai arahan Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto.
“Saat ini sudah terbentuk posko pengaduan di DPP Partai Golkar manakalah terjadi gugatan di Mahkamah Konsititus (MK)” ujar Supriansa, Minggu 13 Desember 2020.
Melalui rilisnya, anggota komisi III DPR RI tersebut menghimbau kepada seluruh tim pemenangan Golkar di daerah bersama koalisinya untuk mengawal suara C1 hingga pada perhitungan di tingkat KPU. Mantan Wabup Soppeng ini meminta kepada tim nya agar benar benar menjaga suara rakyat yang telah mempercayakan suaranya pada Golkar dalam Pilkada 2020 yang telah mencapai 61,11 persen suara seluruh Indonesia. “Saya berharap seluruh tim pemenangan Golkar di daerah bersama kualisi untuk mengawal suara C1 hingga keluar keputusan di KPU” Harap Supriansa.
DPP Golkar sesuai arahan Ketua Umum urai Supriansa akan bekerja extra mengawal 165 kemenangan Golkar saat Pilkada 2020 ini. Di bawah kendali Ketua Dewan Pengawas Adies Kadir, tim pendampingan di lapangan sudah siap bekerja untuk melakukan pengawalan hasil pilkada serentak di seluruh indonesia. “Seperti kita ketahui bahwa kemenangan Partai Golkar pada pilkada serentak tahun 2020 ini mencapai 61,11%. Ini adalah kerja keras seluruh kader Golkar di seluruh indonesia yang patut dihargai dan dijaga” sambung Supriansa.
Sebelumnya Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto telah membentuk Tim Advokasi Pendampingan Sengketa Pilkada 2020.”Partai Golkar memang sangat berkepentingan untuk mengawal kemenangan 61,11% di Pilkada 2020. Partai beringin ini ingin memastikan calon kepala daerah yang didukung, terutama dari kader partai, meraih kemenangan secara mulus dan aman,” ujar Airlangga, Minggu 13 Desember 2020.
Sementara itu Ketua Dewan Pengawas Advokasi Adies Kadir melihat ada indikasi gugatan lahir dari daerah hasil Pilkada 2020. “Terlebih dalam beberapa hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, terdapat beberapa daerah yang memunculkan hasil berbeda. Selain itu, juga mengawal hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum),” kata Adies Kadir, yang juga sekretaris Fraksi Golkar DPR RI. (*)
