Online24,Maros- DPRD Maros memberi peringatan keras kepada 10 camat dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya masih rendah.
Berdasarkan hasil evaluasi, masih ada sejumlah OPD yang realisasi PAD-nya bahkan belum mencapai 60 persen.
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menjadi OPD dengan capaian terendah. Dari target Rp6,2 miliar, realisasinya baru Rp2,9 miliar atau 47 persen.
Kemudian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Kopumdag) dengan target Rp4,3 miliar, baru terealisasi Rp2,2 miliar atau 50,94 persen.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga baru mencapai 55 persen atau Rp207 juta dari target Rp378 juta.
Begitu pula Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah yang baru merealisasikan Rp333 juta dari target Rp600 juta atau sekitar 55 persen.
Sementara Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mencapai Rp4,1 miliar atau 72,70 persen dari target Rp5,7 miliar.
Dinas Perikanan baru mencapai Rp833 juta atau 75 persen dari target Rp1,1 miliar. Adapun RSUD dr La Palaloi telah merealisasikan Rp56 miliar atau 77 persen dari target Rp72 miliar.
Di tingkat kecamatan, masih ada 10 kecamatan yang realisasi PAD-nya berada di bawah 85 persen.
Kecamatan Moncongloe menjadi wilayah dengan capaian terendah. Dari target Rp4,6 miliar, realisasinya baru Rp1,8 miliar atau 39 persen.
Disusul Kecamatan Tanralili dengan capaian Rp1,1 miliar atau 49 persen dari target Rp2,3 miliar.
Kemudian Kecamatan Tompobulu mencapai 53 persen atau Rp1 miliar dari target Rp1,9 miliar.
Kecamatan Maros Baru baru mencapai 54 persen atau Rp499 juta dari target Rp911 juta.
Selanjutnya Kecamatan Turikale 61 persen, Marusu 62 persen, Bontoa 63 persen, Lau 68 persen, Simbang 80 persen dan Bantimurung 82 persen.
Anggota DPRD Maros, Andi Safriadi mengatakan, capaian PAD yang masih rendah tersebut menjadi perhatian serius pihaknya.
Ia menegaskan, pihaknya akan merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk mengevaluasi camat dan OPD yang tidak mampu memenuhi target PAD.
“Kecamatan dan OPD yang capaiannya masih jauh dari target akan menjadi perhatian khusus DPRD,” katanya, Selasa, 17 November 2026.
Politikus PAN itu menilai, rendahnya realisasi PAD akan berdampak langsung terhadap kemampuan belanja Pemerintah Kabupaten Maros.
Sebab, pendapatan daerah harus seimbang dengan kebutuhan belanja pemerintah.
“PAD dan belanja harus seimbang. Apabila PAD kita tahun ini tidak memenuhi target, otomatis akan memengaruhi belanja kita di Kabupaten Maros,” jelasnya.
Menurutnya, OPD dan pemerintah kecamatan yang realisasi PAD-nya masih rendah tidak bisa terus membiarkan kondisi tersebut berulang setiap tahun.
Mereka harus bekerja lebih ekstra untuk mengejar kekurangan target, mengingat waktu pencapaian semakin terbatas menjelang akhir tahun anggaran.
Ia menegaskan, evaluasi terhadap camat dan kepala OPD yang gagal memenuhi target PAD perlu dilakukan pemerintah daerah.
Terkait kemungkinan pergantian pejabat, ia menyebut rendahnya capaian PAD harus menjadi peringatan bagi para camat dan kepala OPD.
“Ini menjadi warning buat OPD beserta camat-camat yang tidak memenuhi PAD, karena sangat berdampak terhadap belanja kita di Kabupaten Maros,” tutupnya.













