Online24jam, Makassar, – Ketua Komisi D DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir, mengatakan pihaknya bakal mengawal pencairan bantuan PKH. Salah satunya dengan membuka posko pengaduan.
Hal itu diutarakan kepada sejumlah awak media terkait rencana Kementerian Sosial yang bakal mulai mencairkan Bantuan Sosial Tunai (BST) Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Indonesia.
“Kami akan mengawasi penyalurannya dan kami dari Komisi D DPRD Makassar juga akan membuka posko pengaduan.” Ujar Wahab, Kamis (21/4/2021).
Sebagaimana diketahui, jumlah KPM di Makassar mengalami penurunan. Pada awal Januari jumlah KPM 38.531 dan naik di Februari 39.458 KPM. Akan tetapi, pada Awal Maret, jumlah itu turun drastis hingga 11.025 KPM.
Pada pertengah Maret, jumlah itu bertambah menjadi 16 ribu lebih dan awal April bertambah 4 ribu. Total KPM April ini menjadi 31 ribu dari target 45 ribu.
Dewan sudah meminta Inspektorat untuk melakukan audit khusus terhadap data penerima bantuan tersebut. Karena berpotensi menimbulkan kecurangan salah satunya dugaan adanya data fiktif penerima bansos.
“Jadi audit itu penting sebagai bukti, apakah kinerja mereka baik-baik saja atau tidak,” pungkasnya.
