Online24, Makassar – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi merespons permintaan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’Pomanto agar rel kereta api di Makassar dibuat melayang. Dia menyebut akan membantu mengusulkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Saya katakan sulit untuk menolak permintaan Wali Kota (agar rute kereta api menjadi elevated) tapi karena ini (kereta api) ini kewenangan Kementerian Keuangan saya akan mengusulkan,” ucapnya di hadapan para wartawan usai peresmian rumah sakit (RS) PIP di Jalan Tentara Pelajar Makassar, Jumat (27/5/2022).
Perubahan desain konstruksi rel kereta api menjadi melayang akan membuat anggaran pembangunan rel membengkak. Sehingga perlu diusulkan perubahan kebutuhan anggaran ke Kemenkeu.
“Tapi kalau yang usul pak wali, biasanya oke punya itu. Ini tiga kali lipat pembiayaan (kalau elevated),” jelasnya.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menyinggung rencana pembangunan kereta api di Makassar di acara peresmian RS PIP. Danny menyebut bila pembangunan rel di tanah atau landed akan mengganggu pengembangan kota baru. Ada kawasan reklamasi seluas 2.000 hektare telah diatur dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW).
“Sayangnya kota baru ini akan putus kalau tidak elevated, pak Menteri,”jelasnya.
Dia menyebut Pemkot Makassar akan bertanggungjawab melakukan pembebasan lahan bila disepakati rutenya menjadi melayang. Pembebasan lahan tidak lagi menjadi urusan pemerintah pusat.
“Kalau seperti itu, kami yang minta (lahan), banyak yang kasih tanahnya. Walaupun ada juga yang harus dibebaskan,” tukasnya.
Untuk diketahui, Danny di beberapa kesempatan mengusulkan agar rute lanjutan ke Makassar untuk proyek kereta api (KA) Makassar-Parepare dibuat melayang. Namun Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel menilai usulan ini akan membuat anggaran yang disiapkan bisa membengkak menjadi Rp 1,6 triliun.
“Jadi ada aspirasi dari daerah. Di tengah konsultasi (perencanaan), Pak Wali kota (Danny) mengusulkan agar (rel kereta) jangan lagi di bawah (di tanah) tetapi dibuat bentuknya melayang, di atas,” ungkap Kepala BPKA Sulsel Andi Amanna Gappa, Minggu (20/3).
Dia menuturkan, bila usulan Danny diakomodir maka dokumen perencanaannya perlu ada penyesuaian lagi. Lantaran desain awal tidak melayang namun relnya dibangun di atas tanah. Selain itu, bila perencanaan diubah menjadi melayang maka berdampak pada kebutuhan anggaran konstruksinya akan membengkak. Kebutuhan anggaran sesuai perencanaan saat ini hanya Rp 600 miliar.
“Namun jika relnya diubah melayang, (anggaran) bisa mencapai Rp 1,6 triliun. Ini baru proyeksi, sekadar perkiraan saja karena kami belum merinci. Kalau lebih mungkin lebih tetapi kira-kira hitungan kasarnya seperti itu,” tukasnya.
