Online24,Makassar – Indonesia merupakan negara yang kaya akan flora dan fauna. Terutama di pulau Sulawesi. Selain beragam, juga memiliki tingkat endemisitas yang tinggi. Kekayaan itu tumbuh dan berkembang dalam ekosistem yang beraneka rupa.
Namun sayangnya, nilai penting ekosistem dan kekayaan keanekaragaman hayati tersebut tidak semua yang berada di dalam kawasan konservasi, tetapi sekitar 80% keanekaragaman hayati yang bernilai penting itu justru berada di luar kawasan konservasi (Kemenhut-KKP, 2010) atau sekitar 43 juta ha di luar kawasan konservasi memiliki keanekargaman hayati tinggi (Bappenas, 2018), baik di wilayah perairan hingga ekosistem hutan pegunungan.
Kawasan hutan pegunungan Quarles, khususnya pada wilayah administrasi Kabupaten Luwu Utara, menjadi salah satu lokasi yang akan diusulkan menjadi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) dan saat ini melalui pertemuan para pihak, telah dilakukan Rapat Pembentukan POKJA Pengusulan ABKT Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu, 26 Juli 2023.
Menurut Kepala BBKSDA Sulsel, Jusman, selain keanekaragaman hayati, juga ada aspek lain, yakni pentingnya mitigasi bencana di area pengusulan ini. Melalui POKJA yang akan dibentuk, diharapkan bisa mempercepat proses penetapan area usulan, sehingga pengelolaan multipihak yang senantiasa bersinergi untuk pelestarian kawasan dapat dicapai.
“Kegiatan ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari rangkaian kegiatan yang telah dimulai sejak awal 2022 kemarin, dan terakhir dilakukan agenda tudang sipulung yang dilakukan pada November 2022. Diharapkan tentunya melalui rapat ini, selanjutnya akan ada SK POKJA yang diharapkan dapat segera difasilitasi Kadis LHK Sulsel untuk penerbitan SK Gubernur, dasar untuk kolaborasi multipihak dapat segera diimplementasikan,” kata Jusman dalam sambutannya.
Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulsel, Andi Hasbi, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk semua pihak yang telah terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan alam, khususnya di wilayah kawasan hutan Kabupaten Luwu Utara yang rencananya akan diusulkan menjadi calon ABKT.
“Pembentukan POKJA ini diharapkan bisa menjadi wadah para pihak untuk bersama-sama mewujudkan pelestarian kawasan hutan yang menjadi area usulan ini. Secara kewenangan memang ada di Provinsi, tetapi peran semua pihak mulai dari unsur pemerintah kabupaten (jarang-jarang ada Bupati yang benar-benar concern untuk menjaga lingkungan daerahnya, terutama terkait kehati. Selain itu, juga peran akademisi, NGO, media serta pihak terkait lainnya. Jadi, melalui POKJA, kita semua bisa segera menyiapkan apa-apa yang harus dipenuhi untuk penetapannya,” kata Hasbi sebelum membuka kegiatan secara resmi.
Pada sesi materi, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, mengatakan wilayah hutan di Luwu Utara mendekati angka 70%, sehingga tidak berlebihan kalau Luwu Utara dikatakan sebagai paru-paru Sulsel. Menurutnya, hal itu menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaganya. Oleh karenanya, salah satu misi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, khususnya misi ke-4, yakni meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
“Kalau kita melihat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Luwu Utara sebenarnya saat ini kriterianya baik, sehingga mari kita pertahankan dan kita jaga bersama. Dari segi keanekaragaman hayati juga sangat beragam, dan dari segi potensi bencana, area pengusulan ini bagian dari sesar palukoro, dan menjadi zona merah untuk risiko bencana, sehingga upaya mitigasi bencana menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pelestarian melalui kolaborasi semua pihak terkait,” ucap Indah.
Ia menambahkan bahwa pengusulan ABKT ini dilatarbelakangi oleh keberadaan nilai penting yang berada di area pengusulan ini yang patut dijaga bersama, serta telah ditindaklanjuti melalui sejumlah proses penilaian awal, meliputi ABKT 1 hingga ABKT 4.
“Sudah ada rangkaian studi penilaian yang telah dilakukan, mulai studi keanekaragaman hayati dan habitatnya, ekosistem lanskap dan jasa lingkungan yang dilakukan secara kolaboratif. Oleh karena itu, kegiatan ini harus di-support, karena apa yang kita kerjakan hari ini tidak hanya untuk kita, tetapi untuk anak cucu kita. Untuk itu, butuh dukungan dari para mitra pembangunan, karena hal ini merupakan kerja-kerja kolaborasi yang membutuhkan peran multipihak,” sambung Indah.
Sementara Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Konservasi DLHK Sulsel, Hidayat, menambahkan bahwa sudah terdapat draft desain POKJA, sehingga untuk finalisasi draft SK POKJA ini tidak akan membutuhkan waktu lama sebelum penerbitan SK Gubernur Sulsel tentang POKJA pengusulan ABKT ini.
“Selain pembina yang akan diisi Gubernur Sulsel dan Bupati Luwu Utara, juga ada tim pengarah yang akan diisi Direktur BPPE dan unsur akademisi. Sementara itu, untuk posisi Ketua POKJA akan diisi Kepala Dinas LHK Sulsel, kemudian Wakil Ketua I adalah Kepala BBKSDA Sulsel, Wakil Ketua II Kepala Bappelitbangda Luwu Utara, Sekretaris Kepala DLH Luwu Utara, Wakil Sekretaris Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Konservasi, dan anggota adalah para pihak sebagaimana yang tertuang dalam draft desain POKJA,” kata Hidayat.
Ditambahkan Hidayat, bahwa masukan, saran maupun koreksi dari para pihak dalam kegiatan ini akan menjadi bahan tindak lanjut untuk selanjutnya dilakukan drafting final SK POKJA untuk kemudian menyelesaikan tahapan administrasi dalam proses penerbitan SK Gubernur tentang pembentukan POKJA ini.
“Saran dan masukan termasuk koreksi dari semua pihak pada hari ini akan menjadi bahan tindak lanjut dan akan segera dirampungkan secepatnya untuk percepatan penerbitan SK Gubernur tentang POKJA ini. Terimakasih atas masukan dan saran semua pihak,” tutup Hidayat.
Sebelumnya, kegiatan ini diselenggarakan oleh Fauna dan Flora yang difasilitasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulsel. Selain dihadiri unsur pemerintah provinsi melalui DLHK Sulsel dan UPT KPH yang berada di area pengusulan, juga dihadiri Bupati Luwu Utara serta Perangkat Daerah Luwu Utara terkait. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Pusat Studi Kebencanaan LPPM UNHAS dan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Andi Djemma Palopo sebagai pembahas, serta dihadiri PW-AMAN Tana Luwu, Perkumpulan Wallacea, serta Disaster Management Centre UNHAS.
