Online24jam, Makassar, – DPRD Kota Makassar menggelar rapat paripurna pada Jumat, 15 Agustus 2025, di Gedung DPRD Kota Makassar, Jalan AP Pettarani. Rapat ini membahas penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses ketiga masa persidangan ketiga tahun sidang 2024–2025.
Juru bicara daerah pemilihan (Dapil) Makassar 1, DR. Fahrizal Ar-Rahman Husain, menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD yang memberikan kesempatan mempresentasikan hasil reses. Ia juga mengapresiasi rekan-rekan anggota DPRD dari Dapil Makassar 1 yang mempercayakan dirinya membacakan laporan tersebut.
Reses Dapil Makassar 1 meliputi Kecamatan Rappocini, Kecamatan Makassar, dan Kecamatan Ujung Pandang. Kegiatan reses dilaksanakan pada 19–21 Juni dan 23–25 Juni 2025 secara individu oleh masing-masing anggota DPRD.
Anggota DPRD dari Dapil Makassar 1 yang turut serta antara lain Irwan Ja’far (Fraksi Mulia), Andi Suhada Sappeile (PDIP), Prof. Dr. Apiati Amin Syam (Fraksi Golkar), dan Muchlis Misba, Fasruddin Rusli. Mereka menampung aspirasi masyarakat melalui pertemuan dengan lurah, babinsa, tokoh masyarakat, dan warga setempat.
Dalam laporannya, Fahrizal menyampaikan sejumlah usulan prioritas, seperti perbaikan infrastruktur jalan, penanganan banjir, peningkatan fasilitas pendidikan, dan perbaikan layanan kesehatan. Ia menegaskan bahwa usulan ini mendesak untuk segera ditindaklanjuti pemerintah kota.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti program pemerintah yang belum terealisasi. DPRD mengharapkan perhatian khusus dari Pemkot Makassar agar program yang tertunda dapat segera direalisasikan demi kesejahteraan warga.
Sementara itu, juru bicara Dapil Makassar 3, Idris, menyampaikan kesimpulan hasil reses di wilayahnya. Salah satu poin penting adalah imbauan agar pemerintah kota tidak melanjutkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah di Kecamatan Tamalanrea karena dinilai berpotensi menimbulkan masalah lingkungan di kawasan padat penduduk.
Idris juga menekankan perlunya peningkatan layanan kebersihan, termasuk penambahan armada pengangkut sampah yang layak. Keluhan warga terkait keterlambatan penjemputan sampah menjadi sorotan utama dalam reses Dapil 3.
Masalah lain yang disampaikan adalah kemudahan pengurusan Kartu Indonesia Sehat, perbaikan lampu jalan, dan penutupan lubang jalan untuk meningkatkan keamanan serta kenyamanan mobilitas warga.
DPRD juga meminta agar pembagian bantuan sosial dilakukan secara lebih merata, pemasangan CCTV untuk mengurangi angka kriminalitas, dan koordinasi lintas pemerintah untuk mengatasi banjir di wilayah terdampak.
Idris menegaskan bahwa semua rekomendasi tersebut bertujuan memperbaiki kualitas layanan publik dan meningkatkan rasa aman warga. Ia berharap Pemkot Makassar segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil reses.
Rapat paripurna ini dihadiri seluruh anggota DPRD Kota Makassar, pejabat eksekutif, dan tamu undangan. Hasil reses dari seluruh dapil akan menjadi dokumen resmi yang menjadi acuan program kerja pemerintah kota ke depan.(**)
