Online24,Maros- Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, baru mencapai 67,84 persen hingga Juli 2026. Dari target Rp47,3 miliar, baru Rp32,1 miliar yang berhasil dihimpun.
Capaian tersebut menjadi sorotan dalam rapat evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digelar di Ruang Marusu, Kompleks Kantor Bupati Maros, Selasa (18/8/2026).
Rapat dipimpin Wakil Bupati Maros Muetazim Mansyur bersama Kepala Bapenda Maros M Ferdiansyah dan dihadiri para camat dari 14 kecamatan serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Sejumlah kecamatan tercatat masih memiliki capaian PBB yang rendah. Kecamatan Moncongloe misalnya, baru mengumpulkan sekitar Rp1,4 miliar atau 30,50 persen dari target Rp4,5 miliar.
Kemudian Kecamatan Tanralili baru mencapai Rp945 juta atau 41,22 persen dari target Rp2,2 miliar. Kecamatan Maros Baru Rp383 juta atau 43,44 persen dari target Rp906 juta.
Sementara Kecamatan Tompobulu baru mengumpulkan sekitar Rp1 miliar atau 47,62 persen dari target Rp1,9 miliar. Kecamatan Marusu tercatat Rp3,5 miliar atau 48,58 persen dari target Rp7,2 miliar.
Dalam rapat tersebut, para camat membeberkan sejumlah kendala yang menyebabkan penerimaan PBB belum maksimal. Di antaranya keberadaan ruko yang telah beralih fungsi menjadi tempat usaha, tetapi belum membayar PBB.
Selain itu, terdapat objek pajak milik Balai Kereta Api Sulsel yang hingga kini belum dapat ditarik pajaknya. Persoalan lainnya yakni adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ganda serta lahan tambak di Kecamatan Bontoa yang belum membayar PBB.
Wakil Bupati Maros Muetazim Mansyur meminta para camat tidak terus menggunakan alasan yang sama terkait rendahnya capaian PBB, khususnya persoalan SPPT ganda.
Menurutnya, apabila ditemukan SPPT ganda, pemerintah kecamatan harus segera melaporkannya kepada Bapenda agar data tersebut dapat diperbaiki.
“Jangan alasan klasik yang dibawa, laporkan. Sejak beberapa bulan alasannya selalu sama, SPPT ganda,” tegas Muetazim dalam rapat.
Muetazim juga menyoroti capaian Kecamatan Marusu. Menurutnya, masih ada sekitar Rp3 miliar yang harus dikejar agar target PBB kecamatan tersebut dapat terpenuhi.
“Marusu masih tersisa Rp3 miliar yang belum terbayarkan. Tahun lalu cuma mencapai 70 persen, jangan sampai tahun ini angkanya sama saja,” katanya.
Dia meminta seluruh camat mengoptimalkan penagihan dalam empat bulan terakhir tahun ini sehingga realisasi PBB dapat meningkat signifikan.
Kepala Bapenda Maros M Ferdiansyah menjelaskan, belum tertariknya PBB dari objek milik Balai Kereta Api Sulsel berkaitan dengan status kepemilikan aset tersebut.
Menurutnya, aset tersebut masih berstatus milik Kementerian Perhubungan. Pemungutan pajak baru dapat dilakukan setelah status pengelolaannya berada di bawah PT KAI.
“Seperti statusnya nanti Angkasa Pura di bawah BUMN, baru bisa kita tagihkan. Jadi ada potensi pendapatan lagi dari PBB yang dimiliki oleh kereta api,” jelas Ferdiansyah.
Untuk meningkatkan penerimaan PBB, Bapenda Maros juga menerapkan strategi pembagian SPPT lebih awal.
Jika sebelumnya SPPT mulai dibagikan pada April, tahun ini pembagian dilakukan sejak Januari. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memiliki waktu lebih panjang untuk melakukan pembayaran sekaligus memberi kesempatan Bapenda melakukan verifikasi terhadap objek pajak.
“Jadi, insyaallah nanti tren pendapatan tahun ini, khusus PBB akan ada peningkatan,” ujarnya.
Bapenda Maros juga membuka loket pembayaran PBB-P2 di seluruh kecamatan. Layanan tersebut berlangsung mulai 13 Juli hingga 27 Agustus 2026.
Pembukaan loket di kecamatan dilakukan untuk memudahkan masyarakat membayar PBB tanpa harus datang langsung ke kantor Bapenda. Pembayaran juga dapat dilakukan secara non-tunai menggunakan QRIS.
Tahun ini, Pemkab Maros membagikan sekitar 400 ribu SPPT kepada wajib pajak.
Bapenda mengimbau masyarakat segera memanfaatkan layanan pembayaran PBB-P2, termasuk program penghapusan denda atau sanksi administrasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Maros.
Pemkab Maros berharap optimalisasi penagihan dalam empat bulan terakhir dapat mendongkrak realisasi PBB hingga mendekati target Rp47,3 miliar pada akhir tahun.
