Online24,Maros– Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maros, Nur Wahyuni Malik, menyayangkan dugaan penolakan pasien dalam kondisi kritis di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dr. La Palaloi.
Dia menilai peristiwa yang viral di media sosial tersebut telah melukai rasa kemanusiaan dan menjadi alarm serius bagi kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
Legislator Partai NasDem itu mengaku telah melihat video yang memperlihatkan ketegangan antara keluarga pasien dan petugas keamanan rumah sakit. Wahyuni menegaskan, rumah sakit merupakan tempat terakhir masyarakat menggantungkan harapan ketika menghadapi kondisi darurat medis.
“Sangat prihatin. Saya sudah melihat video yang beredar tersebut dan terus terang ini sangat melukai rasa kemanusiaan kita. Rumah sakit adalah tempat terakhir harapan masyarakat ketika dalam kondisi kritis,” kata Nur Wahyuni Malik.
Dia menegaskan, tidak boleh ada penolakan terhadap pasien dalam kondisi gawat darurat dengan alasan apa pun. Menurutnya, keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama dibandingkan persoalan administrasi maupun kendala pelayanan lainnya.
“Atas nama pimpinan DPRD, saya menyampaikan empati mendalam kepada pasien dan keluarga yang mengalami kejadian tersebut. Tidak boleh ada cerita penolakan pasien dalam kondisi darurat, apa pun alasannya,” tegasnya.
Wahyuni juga mengingatkan bahwa pelayanan pasien gawat darurat merupakan kewajiban mendasar fasilitas kesehatan. Dia menilai, apabila dugaan penolakan tersebut terbukti, maka persoalan itu tidak bisa dianggap sebagai kesalahpahaman biasa, melainkan harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap kepatuhan petugas menjalankan standar operasional prosedur (SOP).
“Ini soal prinsip dasar pelayanan kesehatan. IGD wajib memberikan pertolongan pertama dan menyelamatkan nyawa terlebih dahulu, urusan administrasi belakangan. Pasien dalam kondisi gawat darurat tidak boleh ditunda, apalagi ditolak,” ujarnya.
Dia menyebut, kejadian tersebut menjadi catatan serius bagi DPRD Maros. Apalagi, persoalan pelayanan RSUD dr. La Palaloi menurutnya perlu mendapat perhatian menyeluruh, mulai dari penerapan SOP, kesiapan sumber daya manusia (SDM), hingga pengawasan internal manajemen rumah sakit.
“Kejadian ini menjadi alarm bagi kita semua. DPRD Maros selama ini terus mendorong peningkatan layanan kesehatan, tetapi kejadian ini menjadi bukti bahwa evaluasi menyeluruh harus dilakukan. Kualitas pelayanan RSUD sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah harus menjadi yang terbaik dan menjadi contoh,” paparnya.
Wahyuni mengatakan DPRD Maros juga menginginkan penjelasan langsung dari pihak manajemen RSUD dr. La Palaloi terkait kronologi kejadian yang berujung viral tersebut. Dia meminta direktur dan jajaran manajemen rumah sakit tidak menganggap persoalan ini sebagai masalah biasa.
“Kami ingin ada klarifikasi dari direktur dan manajemen rumah sakit. Apa yang sebenarnya terjadi di IGD saat itu?” katanya.
Lebih jauh, dia mengungkapkan DPRD Maros dalam waktu dekat berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama komisi terkait ke RSUD dr. La Palaloi. Sidak tersebut bertujuan memeriksa langsung kualitas pelayanan IGD, kesiapan tenaga medis, ketersediaan sarana dan prasarana, serta penerapan SOP penanganan pasien gawat darurat.
“Akan kami lakukan. Dalam waktu dekat, saya bersama komisi akan turun langsung melakukan sidak ke IGD RSUD dr. La Palaloi. Kami ingin melihat langsung kondisi pelayanan, kesiapan tenaga medis, sarana prasarana, dan bagaimana SOP penanganan pasien gawat darurat dijalankan,” ungkapnya.
Dia menegaskan sidak tersebut bukan sekadar merespons video viral, tetapi harus menjadi momentum pembenahan pelayanan kesehatan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Tujuannya bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Keselamatan pasien adalah harga mati,” tegas Wahyuni.
Dia juga meminta pihak RSUD dr. La Palaloi bersikap terbuka dalam memberikan penjelasan kepada publik. Sementara masyarakat diminta tidak takut menyampaikan laporan apabila menemukan pelayanan kesehatan yang dinilai tidak sesuai standar.
“Kami minta pihak RSUD untuk terbuka. Kepada masyarakat Maros, jangan takut melapor jika menemukan pelayanan kesehatan yang tidak baik,” tutupnya.
