Online24,Maros-Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, telah mencapai Rp316 miliar hingga Oktober 2026. Angka tersebut setara 84,22 persen dari target penerimaan tahun ini sebesar Rp375 miliar.
Meski menunjukkan tren positif, capaian tersebut belum sepenuhnya memuaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros. Pasalnya, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan masih mencatatkan realisasi pendapatan di bawah 85 persen.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat evaluasi PAD yang dipimpin Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, di Ruang Rapat Bupati Maros, Senin (16/11/2026).
Muetazim mengatakan, pemerintah daerah masih perlu mendorong sejumlah OPD dan kecamatan agar lebih maksimal menggali potensi pendapatan hingga penghujung tahun.
Salah satu OPD yang menjadi perhatian adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora). Dari target Rp6,2 miliar, realisasinya baru mencapai Rp2,9 miliar atau sekitar 47 persen.
Capaian rendah juga terlihat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Kopumdag). Dari target Rp4,3 miliar, penerimaan yang berhasil dikumpulkan baru Rp2,2 miliar atau 50,94 persen.
Berikutnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi baru merealisasikan Rp207 juta dari target Rp378 juta atau 55 persen. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah juga berada di angka 55 persen, dengan penerimaan Rp333 juta dari target Rp600 juta.
Sementara Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mencatatkan realisasi Rp4,1 miliar atau 72,70 persen dari target Rp5,7 miliar.
Dinas Perikanan baru mengumpulkan Rp833 juta atau 75 persen dari target Rp1,1 miliar. Adapun RSUD dr La Palaloi mencatatkan penerimaan Rp56 miliar atau 77 persen dari target Rp72 miliar.
“Masih ada beberapa OPD yang realisasinya belum mencapai 85 persen. Ini yang harus kita dorong agar bisa lebih maksimal,” kata Muetazim.
Moncongloe Jadi Kecamatan dengan Realisasi Terendah
Tak hanya OPD, realisasi penerimaan PAD di tingkat kecamatan juga menjadi perhatian Pemkab Maros. Secara keseluruhan, capaian pendapatan dari sektor kecamatan baru berada di angka 73 persen.
Muetazim mengungkapkan, terdapat sekitar 10 kecamatan yang realisasi pendapatannya masih berada di bawah 85 persen.
Kecamatan Moncongloe menjadi wilayah dengan capaian terendah. Dari target Rp4,6 miliar, penerimaan yang terkumpul baru Rp1,8 miliar atau sekitar 39 persen.
Posisi berikutnya ditempati Kecamatan Tanralili dengan realisasi Rp1,1 miliar atau 49 persen dari target Rp2,3 miliar. Kemudian Kecamatan Tompobulu mencapai 53 persen atau Rp1 miliar dari target Rp1,9 miliar.
Kecamatan Maros Baru juga baru membukukan penerimaan Rp499 juta atau 54 persen dari target Rp911 juta.
Sementara itu, Kecamatan Turikale mencatatkan realisasi 61 persen, Marusu 62 persen, Bontoa 63 persen, Lau 68 persen, Simbang 80 persen, dan Bantimurung 82 persen.
Meski demikian, Muetazim menegaskan pemerintah daerah masih memiliki waktu untuk menggenjot penerimaan hingga akhir Desember 2026.
“Kita tetap berupaya dan masih optimistis, karena sebagaimana disampaikan Kepala Bapenda, loket dibuka sampai 31 Desember 2026,” ujarnya.
Terkait kemungkinan pemberian sanksi kepada camat yang realisasi pendapatannya masih rendah, Muetazim menyebut hasil evaluasi tersebut akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Bupati Maros, Chaidir Syam.
“Ini hasil rapat PAD pasti akan dilaporkan kepada Bapak Bupati. Tetap ada sanksi, tergantung nanti Bapak Bupati,” tegasnya.
Bapenda Optimistis Capai Target 100 Persen
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, M Ferdiansyah, menyebut realisasi pajak yang dikelola langsung oleh Bapenda telah mencapai 87 persen hingga Oktober 2026.
Pihaknya optimistis capaian tersebut terus meningkat menjadi sekitar 95 persen pada November dan menembus 100 persen pada Desember mendatang.
Menurutnya, realisasi pajak yang dikelola Bapenda bahkan telah melampaui target capaian Oktober yang dipatok sebesar 85 persen.
“Kalau di bulan Oktober harusnya target 85 persen, sementara seluruh OPD sudah 84 persen lebih. Khusus pajak yang dikelola Bapenda sudah 87 persen. Jadi on the track, kami optimistis bisa mencapai 100 persen,” jelas Ferdiansyah.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi penerimaan retribusi pada beberapa OPD.
Di antaranya persoalan penyewaan Barang Milik Daerah (BMD) yang kondisi peralatannya sudah lama. Selain itu, terdapat kerja sama pemanfaatan (KSP) di sektor pariwisata dengan pihak ketiga senilai Rp5 miliar yang hingga kini belum berjalan.
Bapenda juga akan melakukan pembenahan basis data wajib pajak. Langkah tersebut mencakup perbaikan alamat wajib pajak yang belum lengkap hingga penertiban data ganda.
Pembenahan data nantinya melibatkan pemerintah kecamatan agar seluruh potensi pajak dapat teridentifikasi dan ditagih secara lebih optimal.
Dalam rapat tersebut, Muetazim turut menyinggung persoalan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya yang berkaitan dengan aktivitas pasar dan tercatat menumpuk dari tahun-tahun sebelumnya.
Menurutnya, rencana penghapusan piutang tersebut belum dapat diputuskan. Pemkab Maros terlebih dahulu akan berkonsultasi dengan Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain itu, terdapat sekitar 6.000 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang berkaitan dengan developer. SPPT tersebut berasal dari satu data induk yang dapat dipecah menjadi beberapa objek pajak.
Untuk mengoptimalkan penerimaan, Bapenda bersama camat terkait akan turun langsung melakukan penagihan.
Pemkab Maros berharap berbagai langkah evaluasi dan pembenahan tersebut dapat mempercepat realisasi PAD, sehingga target penerimaan sebesar Rp375 miliar pada akhir 2026 dapat tercapai.












