Online24, Makassar – Dugaan politisasi bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) mulai mencuat jelang pencoblosan Pilkada Makassar. Proses pendataannya pun diragukan.
“Setiap ada PKH, diduga hanya yang ‘sejalan’ dengan pemerintah yang monopoli. Khususnya saat politik begini. Jadinya, ada saja keluarga tidak mendapatkan, atau ada yang mendapatkan dobel,” keluh Fatahillah, warga Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang dalam kampanye dialogis Fatmawati Rusdi, Jumat (30/10/2020).
Fatahillah yang juga ketua RW setempat, menyesalkan tidak adanya pelibatan ketua RT/RW untuk mendata warga penerima dalam penyaluran PKH. Padahal, merekalah yang sangat paham dengan kondisi masyarakat di wilayahnya masing-masing.
“Ketua RT/RW malah seakan-akan di luar garis. Tidak diajak koordinasi. Jadi memang dipolitisasi,” ucap Fatahillah yang juga kader pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Panakkukang.
Salah seorang warga, Sanaria, kepada Fatma juga curhat persoalan serupa. Dia menanyakan apa saja sebenarnya kriteria warga penerima PKH. Ia mengaku, ada warga yang kelas ekonominya sama dengan dirinya justru mendapatkan PKH.
“Bagaimana caranya dapat PKH, Bu? Penyaluran PKH ini tidak merata,” ucap perempuan berjilbab ini.
Mendengar hal itu, Fatma menjelaskan bahwa PKH adalah program nasional pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dengan berbagai kriteria. Mengenai persoalan yang disampaikan warga, Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini menilai saat penentuan kriteria itulah titik masalahnya.
“Kasihan masyarakat kalau PKH seperti itu. Hal ini karena pelibatan ketua RT/RW yang kurang optimal. Jawabannya adalah tungguma’,” seru Fatma.
Fatma menyampaikan, dirinya bersama Danny Pomanto telah menyiapkan 24 program strategis di dalam visi dan misinya. Keluhan yang disampaikan masyarakat menjadi salah satu program program prioritas untuk merestorasi ekonomi rakyat dengan penguatan imunitas kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi.
Pada kampanye tatap muka kali ini, Fatma datang ditemani politisi Partai NasDem, yakni Anggota DPRD Sulsel, Rezki Mulfiati Lutfi. Seperti biasa, kampanye menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat.
Warga peserta kampanye menempati kursi yang sudah disusun berjarak. Tak hanya itu jumlah warga yang berkisar 50 orang ini dibagikan masker oleh tim yang terlebih dahulu tiba di lokasi. (*)
