Online24, Makassar – Dalam rangka Hari Bakti Imigrasi ke-73, Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkunham) Sulawesi selatan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros bertempat di Kantor Imigrasi Makassar, Kamis (26/01/23).
Pemberian penghargaan ini diserahkan langsung Kepala Kantor Wilayah Kemenkunham Sulsel, Liberti Sitinjak kepada Bupati Maros, Chaidir Syam dan beberapa kepala daerah lainnya yang juga hadir dalam acara tersebut.
Selain Bupati Maros, tiga kepala daerah yang mendapatkan penghargaan yakni Walikota Makassar, Bupati Gowa, dan Bupati Bantaeng.
Penghargaan tersebut diberikan atas dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di daerah.
Bupati Maros Chaidir Syam mengatakan pemberian penghargaan dari Kemenkunham ini atas kerja sama dibidang pengurusan imigrasi.
“Alhamdulillah ini merupakan pemberian penghargaan dari Kementrian hukum dan ham terutama bidang imigrasi dimana imigrasi sudah diberikan kerjasama sehingga pengurusan imigrasi juga sudah bisa dilakukan di Maros yakni di Mall Pelayanan Publik,”katanya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkumham Sulsel) Liberti Sitinjak memberikan penghargaan kepada empat kepala daerah di Sulsel pada puncak peringatan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-73 di Kantor Imigrasi Makassar, Kamis (26/1/2023).
Empat kepala daerah yang mendapatkan penghargaan yakni Walikota Makassar, Bupati Gowa, Bupati Maros, dan Bupati Bantaeng. Penghargaan tersebut diberikan atas dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di daerah.
Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM, Liberti Sitinjak saat membacakan sambutan Menkumham Yasonna H Laoly saat memimpin upacara HBI ke-73. menyebut salah satu fungsi imigrasi adalah pendorong kemajuan ekonomi bangsa, maka dari itu imigrasi harus mengembangkan berbagai inovasi.
“Salah satu fungsi Imigrasi adalah pendorong kemajuan ekonomi bangsa, maka Imigrasi harus selalu mengembangkan berbagai inovasi serta penerapan berbagai kebijakan yang kiranya dapat mengakselerasi percepatan roda ekonomi serta melibatkan seluruh elemen masyarakat,” ungkapnya.
Liberti menyebut, sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, Imigrasi harus mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sekaligus melaksanakan fungsi penegakan hukum demi keamanan negara secara beriringan.
“Sebagai sebuah instansi, Imigrasi perlu melakukan Kerjasama dengan berbagai institusi terkait pengamanan perbatasan dan penegakan hukum,” sebutnya.
Diketahui pada peringatan puncak HBI ke-73 ini dihadiri berbagai elemen lintas lembaga sebagai mitra kerja UPT Keimigrasian di Sulsel seperti Forkopimda, TNI, Polri, Kejaksaan, Angkasa Pura, Perbankan, Perusahaan Penerbangan, travel biro perjalanan dan undangan.
